NEWSULSEL.online, JAKARTA – Kapolri Jenderal Pol Idham Azis menerbitkan perintah baru tertuang dalam Surat Telegram nomor: ST/3220/XI/KES.7./2020 tertanggal 16 November 2020. ditandatangani oleh Kabareskrim Polri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo.

Telegram Kapolri ini berisi pedoman penegakkan hukum terhadap terjadinya pelanggaran protokol kesehatan pencegahan COVID-19.

“Betul, STR (surat telegram rahasia) terkait penegakkan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan dalam rangka menjaga keselamatan rakyat dari bahaya COVID-19,” kata Kabareskrim Polri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo saat dihubungi di Jakarta, Senin (16/11), terkait telegram tersebut.

Dalam surat telegram tersebut, Kapolri Idham Azis memaparkan data tentang masih tingginya kasus COVID-19 di Indonesia.

Hal tersebut terjadi karena tingkat kedisiplinan masyarakat masih belum sesuai harapan dalam mematuhi protokol kesehatan.

“Karena begitu besar angka yang terkonfirmasi positif maupun yang meninggal,” katanya.

Kapolri Jenderal Idham Azis menekankan pada upaya memperkuat dan meningkatkan efektivitas pencegahan dan pengendalian COVID-19 melalui sinergi bersama TNI, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, kementerian/lembaga untuk mengawasi penerapan protokol kesehatan serta mendampingi aparatur daerah dalam menegakkan disiplin dan menerapkan sanksi.

Kapolri juga meminta jajarannya menegakkan hukum secara tegas jika ada upaya penolakan, ketidakpatuhan atau upaya lain yang menimbulkan keresahan masyarakat dan mengganggu stabilitas kamtibmas.

“Oleh karena itu aparat harus melaksanakan STR dengan tegas dan ada konsekuensi sanksi bagi yang tidak melaksanakan STR. Ini sudah menjadi kebijakan pimpinan Polri dan harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan tegas demi keselamatan jiwa masyarakat,” tutur Sigit.

Bagi jajaran Polri yang tidak mampu melaksanakan penegakkan hukum secara tegas, maka pihaknya akan melakukan evaluasi dan diberikan sanksi.

Selain penegakkan hukum, Kapolri juga meminta jajaran Polri untuk menjadi teladan bagi masyarakat dengan selalu menerapkan protokol kesehatan secara disiplin dalam kehidupan sehari-hari serta membina untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pengendalian dan pencegahan COVID-19 dengan memanfaatkan sarana, teknologi informasi…(*).

Lp. Putri
Editor. Andi Pw

NEWSULSEL.online, LUTIM – Komando Pemenangan Pemilu Wilayah Region Sulawesi, Dr. Rachmat Gobel menjamin seluruh program yang akan dilakukan oleh pasangan Irwan Bachri Syam – Andi Rio Patiwiri ketika terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur.

Hal itu disampaikan Rachmat Gobel saat melakukan konsolidasi Politik bersama kader Partai Nasdem dan beberapa partai pendukung di kediaman Irwan Bachri Syam, di Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Minggu 15 Nev 2020

“Kehadiran saya di Luwu Timur dalam hal untuk pemenangan Pemilu. Bukan hanya memberi semangat kepada Ibas-Rio, tetapi ketika mereka berdua terpilih nantinya, apa yang kemudian harus saya lakukan dan apa yang ingin saya kawal agar semua program program yang direncanakan berjalan dengan baik,” ungkapnya.

Rachmat Gobel juga mengingatkan kepada Ibas-Rio bahwa manfaatkan posisi saya saat ini yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI pusat. yang membawahi beberapa bidang diantaranya masuk program program unggulan IBAS-RIO.

“Saya membidangi koordinasi industri pembangunan (Korinbang), dimana saya membawahi 4 (empat) komisi yang secara keseluruhan masuk di dalam program dan semua sektor unggulan yang menjadi prioritas Ibas-Rio ketika terpilih menjadi Bupati/Wakil Bupati Luwu Timur nantinya,” bebernya.

Diakhir sambutannya, Rachmat Gobel yang juga merupakan putra Sulawesi ini berkeinginan penuh untuk memberi manfaat yang lebih besar lagi terhadap Sulawesi secara khusus. Saya ingin menjadikan pemuda di Sulawesi bangga menjadi anak sulawesi, karena kekayaan dan sumberdaya alam yang ada di Sulawesi ini cukup besar untuk kita manfaatkan sebagai sumber kesejahteraan masyarakat Sulawesi, jelasnya.

Konsolidasi politik tersebut juga dihadiri oleh Sekretaris DPW Partai Nasdem Sulawesi Selatan, Syaharuddin Alrif beserta rombongan dan seluruh kader serta simpatisan IBAS-RIO di Kabupaten Luwu Timur…(*).

Lp. Idul
Editor. Andi PW

NEWSULSEL.online, MAKASSAR – Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Inspektur Jenderal Polisi Drs. Merdisyam, M.Si., menghadiri apel gelar pasukan dalam rangka kesiapsiagaan bencana alam dan pengecekan peralatan SAR di Lapangan Karebosi Kota Makassar, Minggu 15 Nev 2020.

Apel gelar pasukan kesiapsiagaan tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Sulsel Prof. Dr. Ir. H. M. Nurdin Abdullah, M.Agr., turut hadir dalam pelaksanaan gelar pasukan tersebut Pangdam XIV/HSN Mayjen TNI Andi Sumangerukka, S.E., Pangkoopsau II Marsda TNI Minggit Triwibowo, S.IP, Danlantamal VI Makassar Laksamana Pertama TNI Dr. Benny Sukandari, Kabinda Prov Sulsel Brigjen TNI Wing Handoko , Waka Polda Sulsel Brigjen Pol Drs Halim Pagarra,M.H., Kepala BNN Prov Sulsel Brigjen Pol Drs Ghiri Prawijaya, M.Th ,Irwasda Polda Sulsel Kombes Pol Andi Fairan, S.I.K, M.S.M,. Para pejabat utama Polda Sulsel, Kapolrestabes Makassar, Kepala Basarnas prov Sulsel Bapak Misyari ,Kapolres Pelabuhan Makassar, dan para Forkopimda prov Sulsel, serta para personel yang terlibat dalam apel gelar pasukan kesiapsiagaan bencana alam.

Dalam sambutannya Gubernur Sulsel menyampaikan,” Bahwa tujuan apel siaga ini dalam rangka mengecek kesiapan personil maupun materil, pendukung dalam mengantisipasi Bencana Alam di Provinsi Sulsel,” terang Gurbernur Sulsel.

“Karena selain ancaman pandemi Covid – 19 juga perlu kita waspadai cuaca sangat Ekstrim seperti curah hujan yang tinggi, serta angin kencang yang mengakibatkan bencana alam diantaranya tanah longsor, banjir dan gempa bumi,” ungkap Gubernur Sulsel.

Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan pemeriksaan sarana dan prasarana SAR yang diikuti oleh Gubernur Sulsel, Kapolda Sulsel, Pangdam XIV/HSN, Pangkoopsau II, Danlantamal VI Makassar, Waka Polda sulsel dan para PJU Polda Sulsel, dan Forkopimda serta para tamu undangan.

Kita ketahui bahwa apel gelar pasukan ini di ikuti oleh tiga pilar yakni TNI, Polri, dan Pemprov Sulsel.

Adapun pasukan yang hadir dalam apel kesiapsiagaan ini antara lain :

– 1 SSK Satbrimob Polda Sulsel
– 1 SSK Dit samapta Polda Sulsel
– 1 SST Dit Polairud Polda Sulsel
– 1 Unit DVI Biddokkes Polda Sulsel
– 1 SST Intel Polda Sulsel
– 1 SST Reskrimum Polda Sulsel
– 1 SST Reskrimsus Polda Sulsel
– 1 SST Lantas Polda Sulsel
– 1 SST Bidpropam Polda Sulsel
– 2 SSK gabungan Polrestabes Makassar, Intel, Samapta, Reskrim, dan Lantas
– 1 SSK gabungan Polres Pelabuhan, Intel, Samapta, Reskrim, dan Lantas.
– 2 SST TNI AD
– 1 SST TNI AU
– 1 SST TNI Al
– 1 SST Kodim Makassar 1408/BS
– 1 SST BPBD
– 1 SST Basarnas
– 1 SST Dinas PU
– 1 SST PMI
– 1 SST Dinas Sosial
– 1 SST Satpol PP Gabungan
– 1 SST Damkar Kota Makassar
– 1 SST Dinas Kesehatan
– 1 Regu Korsik

Mengenai hal tersebut Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol Ibrahim Tompo, S.I.K.,M.Si., kepada media menyampaikan untuk Polda Sulsel, selain menyiapkan personel juga menyiapkan peralatan dan kendaraan yang diturunkan jika sewaktu-waktu terjadi musibah bencana di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

“Polda Sulsel menyiapkan 1/3 kekuatan personelnya dalam menghadapi penanggulangan bencana,” kata Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol Ibrahim Tompo, S.I.K.,M.Si….(*)

Lp. Hms PS
Editor. Andi PW

NEWSULSEL.online, LUTIM – Yudi warga Kecamatan Tomoni, yang diketahui sebagai peluncur pemenangan Paslon MTH-Budiman menyatakan sikap siap memenangkan Paslon Ibas-Rio di Pilkada 9 Desember mendatang.

Hal itu diungkapkan Yudi saat menghadiri kampanye dialogis Cabup Irwan Bachri Syam di Desa Mulyasri, Kecamatan Tomoni, Sabtu 14 Nov 2020

Ditemui usai kegiatan, Yudi mengungkapkan kalau dirinya bersama rekannya siap memenangkan Ibas-Rio di Pilkada Lutim.

“Saya hengkang ke Paslon Ibas-Rio karena visi misinya sangat masuk akal, terkhusus di sektor pertanian yakni memprogramkan pupuk gratis,” ujarnya lagi.

Awalnya program ini saya tidak percaya, dan selalu saya mengatakan mana bisa pupuk digratiskan sementara pupuk sangat langkah, tetapi setelah mendengar penjelasan pak Irwan, ternyata program ini tidak sulit dilaksanakan, ungkapnya.

“Pak Irwan memang cerdas dan sangat peduli dengan masyarakat, saya salut dengan terobosannya untuk memajukan pertanian di Luwu Timur,” terang Yudi.

Yang paling berkesan kata Yudi, beliau (Irwan-red) selalu mengucapkan dimana-mana kalau program ini akan dia pertanggungjawabkan dunia dan akhirat, jarang-jarang calon mau mengucapkan seperti itu.

“Inilah pemimpin yang amanah, yang betul-betul mau mempertaruhkan dirinya dan jabatannya ketika terpilih, saya salut dengan beliau. Olehnya itu, saya akan kerahkan semua teman-teman untuk memenang Ibas-Rio di Pilkada,” tambahnya.

Untuk diketahui, Paslon Ibas-Rio di usung partai Nasdem dan Demokrat serta didukung partai PSI dan Gelora…(*)

Lp. Idul
Editor. Andi PW

NEWSULSEL.online, GOWA – Pihak Relawan kemanusian sangat menyayangkan pembiaran pasar malam di Desa Jatia, Kec Mamuju, Kab, GOWA, Sulsel, yang di duga akan jadi Klaster Baru PENYEBARAN COVID -19.

Mbak Mega, salah satu relawan kemanusian, pemutus penyebaran COVID – 19

Menurut Megawati yang sering di sapa Mbak Mega, semestinya aparat setempat hargai upaya tim gugus, relawan kemanusiaan yang telah berupaya memutus penyebaran Covid-19 di semua wilayah, bukan mala melakukan pembiaran pasar malam beropersi tanpa memikirkan dampaknya.

“Jika aparat terkait utamanya polisi diwilayah itu, mematuhi amanah KAPOLRI dan bekerja tuk kemaslahatan ummat, tentu kegiatan yang di duga tak berizin sudah tutup,” kata mbak Mega relawan kemanusian yang ada di Kab Gowa. Sabtu 14 Nov 2020.

Ia pun berharap agar pihak Polres Gowa segera lakukan tindakan preventif terhadap kegiatan pasar malam di lapangan sepak bola Jatia yang berada di wilayah polsek Mamuju itu,

“Jangan, nanti ada warga lagi yang tercacar virus corona baru mau lakukan tindakan,” pungkas perempuan yang penuh kepedulian terhadap masyarakat setenpat itu…(*).

Lp. cocong
Editor. Andi PW

NEWSULSEL.online, SULBAR – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daera (DPRD) Pasangkayu, Yani Pepy Adriani, nyatakan, akan terus memantau dan mengawal perkembangan proses hukum di Kejaksaan Negeri (Kejari) Pasangkayu atas Puskesmas Pasangkayu 2 di Kelurahan Martajaya, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat (Sulbar).

UPT Puskesmas Pasangkatu 2 di Kecamatan Pasangkayu Sulbar

Sikap Yani tersebut dinyatakan kepada wartawan, Jumat 13 Nov 2020, setelah menelaah masalah hukum atas pemanggilan Kepala dan Bendahara Puskemas Pasangkayu 2 oleh Kejaksaan Negeri Pasangkayu, terkait dugaan Tindak Pidana Penyimpangan dalam Pengelolaan Dana Kesehatan (JKN dan BOK) serta pengelolaan dana Partisipasi Pembangunan dan Infrastruktur UPT Puskemas Pasangkayu 2 tahun 2019 sampai dengan Mei tahun 2020.

serta dari hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) atas sejumlah Puskemas se-kabupaten Pasangkayu. Menurutnya, dari hasil RDP DPRD dengan 8 Puskesmas yang hadir terkait anggaran proses akreditasi seluruhnya menyatakan bahwa anggarannya di dapatkan sumbangan jasa medis pada setiap tenaga medis. Hal tersebut sebagai mana juga yang dilakukan Puskesmas Pasangkayu 2.

“Sejatinya kita menghargai usaha setiap para medis di semua Puskesmas untuk membangunan sarana dan prasasarananya dalam rangka dapatkan sertifikat Akreditasi Kementerian Kesehatan. Terkait kasus yang dialami puskesmas Pasangkayu 2, biarkan berproses, saya sebagai DPRD akan mengawal hal tersebut,” tandas Yani.

Sementara itu, Kepala Puskemas Pasangkayu (Kapus) 2 katakan kalau dirinya dimintai keterangan oleh pihak Kejari Pasangkayu terkait sumbangan jasa tenaga medis yang bersumber dari dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Biaya Operasional Kesehatan (BOK).

Menurut Kapus, sumbangan dari jasa tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama dengan tujuan untuk pembenahan dan pembangunan sarana dan prasarana di Puskemas Pasangkayu 2, sehingga dapat memenuhi syarat untuk mendapatkan sertifikat akreditasi dari Kementerian Kesehatan RI.

Lanjut Ia, menjelaskan pula bahwa kesepakatan untuk cari sumbangan bagi pembenahan Puskesmas demi akreditasi dilakukan oleh pihaknya karena semua Puskesmas di Kabupaten Pasangkayu ini melakukan hal yang sama. Hal itu disebabkan karena anggaran pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana tidak cukup dari pemerintah Kabupaten.

Kapus Pasangkayu ini juga menunjukkan hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak terdapat temua yang merugikan keuangan negara. Terkait dengan jasa tenaga medis yang bersumber dari JKN yang disumbangan untuk pengembangan Puskemas dalam rangka akreditasi. Dalam pemeriksaan BPK tersebut terdapat penjelasan. Selama tahun 2019 telah dilakukan pembayaran jasa tenaga medis senilai Rp. 216.676.373, namun atas pembayaran tersebut disumbangkan oleh setiap tenaga medis setelah diterima untuk pengembangan Puskesmas dalam rangka akreditasi dengan persetujuan oleh semua tenaga medis, terlampir.

Sementara itu dalam Rapat Dengan Pendpat (RDP) antara DPRD Pasangkayu dengan 8 Puskesmas, masing-masing Puskesmas Paangkayu 1, Pasangkayu 2 (Martajaya), Pedongga, Randomayang, Bambaira, Sarjo, Lariang dan Puskesmas Tikke, yang berlansung 30 Juli 2020. RDP yang dipimpin oleh Ketua DPRD Pasangkayu, Hj. Alwiaty, SH dengan anggota DPRD yang hadir, Yani Pepy, Herman Yunus dan Muslihat Kamaluddin. Terungkap dalam RDP terebut,

semua Kepala Puskemas Puskesmas tersebut, mengatakan, lakukan permintaan sumbangan kepada tenaga medis lewat uang jasa yang bersumber dari JKN. Hal tersebut dilakukan untuk mendapakan dana yang cukup dalam membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana di Puskesmas sehingga mendapat akreditasi dari Kementerian Kesehatan RI.

Tujuan dari akreditasi ini Permenkes No. 46 tahun 2015, adalah upaya peningkatan pelayanan Kesehatan pada masyarakat sesuai standarisasi yang ada dengan menjaga mutu Kesehatan dan lingkungan.

Dalam risalah RDP tersebut salah satu Kampus, di Pasangkayu menguraikan bahwa permintaan sumbangan adalah ide kreatif para Kapus untuk menjadikan Puskemasnya dapat membangun dan mingkatkan sarana dan prasarananya demi mendapat akreditasi. Karena dengan terakreditasinya, pelayanan semakin baik dapat bekerjasama dengan BPJS…(*)

Lp. Sum PK
Editor. Andi PW

NEWSULSEL.online, JAKARTA – Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Pol Awi Setiyono menjelaskan, Polda Jawa Barat (Jabar) telah menghentikan penyidikan terhadap dua kasus yang dituduhkan kepada pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab.

“Informasi yang kami dapatkan demikian (telah dikeluarkan SP3),” ujar Brigjen Pol Awi Setiyono di Kantor Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa, 10 Nov 2020. 

Perkara soal dugaan penodaan Pancasila dilaporkan pada 27 Oktober 2016. Awalnya, Sukmawati Soekarnoputri melaporkan Rizieq Shihab terkait ceramahnya yang dianggap menodai Pancasila.

Kasus selanjutnya yaitu dugaan penghinaan dan pelecehan budaya sunda, karena telah salah taruh salam sampurasun menjadi ‘racun campur’, yang dilaporkan oleh Aliansi Masyarakat Sunda Gugatan-Pemuda Siliwangi Jawa Barat pada 24 Nov 2015.

Awi melanjutkan, setelah ditelusuri, tidak ditemukan bukti baru dalam dua kasus tersebut, sehingga proses hukum pun tidak dilanjutkan. “Karena di sana infonya demikian,” katanya.

Pada Selasa, 10 Nov 2020, Rizieq Shihab dan keluarganya menginjak Indonesia, usai menetap di Arab Saudi selama 3,5 tahun.

Pengamat hukum dari Universitas Indonesia (UI) Chudry Sitompul, sebelumnya mengatakan banyak pihak kerap mempertanyakan apakah setelah Habib Rizieq Shihab tiba di Indonesia, polisi kembali melanjutkan kasus hukum yang dituduhkan kepada pentolan FPI itu.

Dia menilai sejumlah kasus pidana yang dituduhkan kepada Rizieq tidak lantas gugur hanya karena ia berada di Arab Saudi selama 3,5 tahun.

“Selama belum ada SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan), kasusnya masih terus jalan. Tidak menghilangkan status hukum,” kata Chudry.

Dia berpendapat, kalaupun sudah di-SP3 atau dihentikan, kasus itu bisa dibuka kembali asalkan ada bukti-bukti baru. Namun, di sisi lain, kalau Rizieq tidak terima kasus yang menjeratnya kembali dibuka kepolisian, maka yang bersangkutan bisa mengajukan praperadilan.‎

Chudry pun mengharapkan polisi bisa bersikap transparan apabila melanjutkan kasus yang membelit Rizieq, untuk menghilangkan persepsi buruk terhadap Korps Bhayangkara di mata masyarakat. ‎

“Memang perlu transparan, kan nanti juga ada pengacaranya kalau misalnya dia jadi tersangka. Jadi hak setiap orang didampingi. Kalau misalnya jadi saksi tidak harus didampingi,” katanya…(*)

Lp. Putri
Editor. Andi PW

NEWSULSEL.online, JAKARTA – Ketidakhadiran mantan Panglima TNI Jenderal (purn) Gatot Nurmantyo ke Istana Negara tuk menerima penghargaan Bintang Mahaputera dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi tanda tanya.

Namun, Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan bahwa sebagai mantan Panglima TNI, menerima atau tidak menerima penghargaan yang diberikan negara, menjadi hak pribadi Gatot.

“Itu hak pribadi beliau, karena setiap warga negara boleh menerima juga menolak tanda jasa tanda jasa, tuk dirinya, sebab hak pribadi juga dijamin oleh undang undang,” kata Bamsoet di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 11 Nov 2020.

Bamsoet mengatakan, hal yang harus dijadikan perhatian adalah bahwa negara telah menghargai pengabdian Gatot Nurmantyo sebagai mantan Panglima TNI.

“Beliau telah menjadi Panglima dan pengabdian beliau sebagai prajurit puluhan tahun, itulah bentuk penghargaan negara kepada yang bersangkutan. Bahwa yang bersangkutan mebolak, itu juga merupakan hak sebagai warga negara,” katanya.

Bamsoet mengatakan, hal yang harus dijadikan perhatian adalah bahwa negara telah menghargai pengabdian Gatot Nurmantyo sebagai mantan Panglima TNI…(*).

Lp. Putri
Editor. Andi PW

NEWSULSEL.online, PANGKEP – Kapolres Pangkajene Kepulauan (Pangkep) mengatakan saat diinterogasi Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) setempat, Abdul Rasyid mengakui sebagai pemeran dalam video mesum yang viral beberapa waktu lalu.

“Saat diinterogasi, yang bersangkutan mengakui bahwa itu memang dirinya,” kata Kapolres Pangkep AKBP Endon Nurcahyo, Selasa 10 Nov 2020.

video mesum yang viral di dunia maya diduga ketua DPC PDIP Pangkep di bantah Abdul Rasyd

Dari pengakuan Abdul Rasyid, aksi mesum itu dilakukan di salah satu hotel yang berada di sekitar wilayah Polrestabes Makassar. Pihak Polres Pangkep pun saat ini tengah berkoordinasi dengan pihak Polrestabes Makassar untuk melimpahkan penyelidikan kasus tersebut ke Polrestabes Makassar.

“Kita sedang koordinasi dengan Polrestabes Makassar untuk melimpahkan kasus ini ke sana karena locus delicti-nya di wilayah hukum Polrestabes Makassar,” terang Endon, mantan Kapolres Enrekang ini kepada wartawan Ns.o

Polisi pun belum melakukan penyelidikan lanjutan tuk mengungkap siapa penyebar video mesum tersebut hingga menjadi viral di dunia maya. Lantaran Abdul Rasyid sendiri belum membuat laporan Polisi terkait kasus tersebut.

“Kita tunggu yang bersangkutan melapor dulu, karena kasus ini merupakan delik aduan. Jika ada laporannya kita selidiki lebih mendalam siapa yang menyebarkan video tersebut,” Endon memungkasi.

Namun ditempat terpisah Ketua PDIP Kabupaten Pangkep, Abdul Rasyid kukuh membantah bahwa pemeran dalam video mesum itu adalah dirinya.

“Itu tidak benar, sudah cukup jawabanku itu, terima kasih,” ucapnya Ketua Fraksi PDIP DPRD Pangkep itu, saat dikonfirmasi…(*).

Lp. Asril
Editor. Andi PW

NEWSULSEL.online, MAKASSAR – Penyidik Polda Sulsel telah memeriksa mantan Wakapolres Takalar Kompol N terkait dugaan kasus pelecehan terhadap seorang wanita berinisial PA di Kab Takalar, Sulawesi Selatan.

Menurut Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol Ibrahim Tompo mengatakan, dari hasil pemeriksaan tersebut, penyidik menemukan ketidaksesuaian antara isi laporan PA dengan pernyataan Kompol N.

“Sudah diperiksa hasilnya beberapa pengakuan meragukan karena tidak sinkron dengan fakta,” jelas Ibrahim, Senin 09 Nov 2020.

Ibrahim Tompo juga mengataka, Kompol N menyangkal, dirinya melakukan pencabulan terhadap seorang wanita saat berada di ruangan kerjanya, saat masih menjabat sebagai Wakapolres di Takalar.

Kepada penyidik Kompol N mengungkapkan dirinya dijebak oleh korban yang saat itu mendatanginya.

“Wakapolres tersebut menyampaikan bahwa sebenarnya dia dijebak karena dia yang didatangi dan dipancing,” imbuh Ibrahim.

Ibrahim menambahkan, Kompol N menyangkal bahwa dirinya melakukan pencabulan terhadap seorang wanita saat berada di ruangannya saat masih menjabat sebagai Wakapolres di Takalar.

Kepada penyidik Kompol N mengungkapkan dirinya dijebak oleh korban yang saat itu mendatanginya.

“Wakapolres tersebut menyampaikan bahwa sebenarnya dia dijebak karena dia yang didatangi dan dipancing,” imbuh Ibrahim.

Baca juga: Ricuh Pembebasan Lahan Bendungan Pammukulu, PN Takalar Dilempari Batu

Sebelumnya diberitakan, Wakapolres Takalar Kompol N dimutasi ke Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Polda Sulsel) usai dilaporkan seorang wanita berinisial PA atas kasus dugaan pencabulan.

Mutasi tersebut tertuang dalam surat telegram yang ditandatangani Karo SDM Polda Sulsel dengan Nomor STR: 740/X/KEP 2020 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan lingkungan Polda Sulsel.

Pelecehan yang diduga dilakukan N sendiri bermula ketika korban yang berinisial PA ingin mengurus surat izin mengemudi (SIM) di Mapolres Takalar, Jumat 02 Okt 2020 lalu.

Ketika itu, PA menemui Kompol N di ruang kerjanya karena mengalami kendala, setelah di mutasi kini Kompol N menjabat sebagai Pamen Yanma Polda Sulsel….(*).

Lp. Rosita
Editor. Andi PW