NEWSSULSEL.id, Jakarta – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengingatkan umat Islam Indonesia tidak coba-coba ke Arab Saudi untuk berhaji tanpa visa haji resmi. Dia mengatakan Arab Saudi super-ketat untuk urusan haji tahun ini.

“Saya juga mengimbau kepada calon jemaah haji yang nonreguler, tidak formal, lebih baik berpikir ya, karena Saudi Arabia tahun ini super-ketat. Ya, super-super ketat. Jadi keluar dari hotel tanpa ada visa haji, itu pun juga nggak boleh masuk di (Masjidil) Haram sekarang,” ujar Nasaruddin usai memberi arahan ke petugas haji di Makkah, Arab Saudi, Selasa (29/4/2025).

Dia mengatakan tak ada lagi jemaah umrah di Kota Makkah. Nasaruddin mengatakan suasana Masjidil Haram lebih sepi kemarin malam karena jemaah umrah sudah kosong dan jemaah haji baru sedikit yang datang.

“Masuk Tanah Haram tanpa ada visa haji nggak boleh. Kalau umrah, bukan waktunya untuk umrah sekarang, kata mereka. Turun dari bus saja dijemput. Kalau nggak ada visa hajinya, disuruh kembali. Maka itu kosong kan, haram tadi malam itu. Orang semuanya bisa mencium Ka’bah kan. Kenapa nggak ada orang umrah lagi? Ya, jadi sudah tidak ada umrah masuk di sini. Semua yang bisa masuk itu adalah visa haji,” ujarnya.

Dia meminta masyarakat tidak tergiur janji manis pihak yang mengklaim bisa memberangkatkan haji tanpa visa resmi. Dia berharap semua pihak mematuhi aturan yang diterapkan Saudi.

“Saya mengimbau kepada seluruh jemaah haji yang mungkin ada yang menjanjikan ‘kamu bisa haji’, lebih baik menghindari daripada nanti terlunta-lunta nasibnya di sini, dioper ke sana kemari, pesawat mau pulang itu pun juga nggak ada lagi kemudian hotel sudah penuh juga semuanya akhirnya telantar di sini,” ujar Nasaruddin.

“Tahun lalu beda dengan tahun ini. Sangat-sangat super ketat. Jadi lebih baik menghindari, kemudaratan yang bisa terjadi,” sambung Imam Besar Masjid Istiqlal ini.

Dia mengatakan jangan sampai niat ibadah malah menuai dosa. Menurutnya, ibadah haji adalah panggilan Allah dan harus dikerjakan dengan hati.

“Kita niatnya kepuasan batin malah justru memetik dosa karena mengutuk semuanya orang. Ini harapan kami. Dan sebaliknya, orang yang dipanggil oleh Allah melalui jemaah haji yang formal ini, sesungguh hatilah melakukan ibadah ini dengan baik. Belum tentu bisa haji lagi akan datang, karena harus menunggu 48 tahun,” ucapnya…(*)

Lp. Putri

NEWSSULSEL.id, Jakarta – Polresta Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) Polda Metro Jaya gagalkan keberangkatan 71 anggota jemaah calon haji nonprosedural ‘ilegal’ ke Tanah Suci. Lantaran Para calon haji ini diketahui memakai visa kunjungan (turis) dan visa kerja.

“Sebanyak 71 orang ini tidak menggunakan visa haji, melainkan visa kunjungan dan visa kerja,” kata Kapolresta Bandara Soetta Kombes Ronald Sipayung, Rabu (30/4/2025).

Dia menambahkan, pengungkapan kasus nonprosedural tersebut merupakan hasil pengembangan dari kasus sebelumnya. Saat itu, ada penemuan 10 calon haji nonprosedural asal Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Saat ini, kata Ronald, para calon haji yang kembali digagalkan pemberangkatannya berasal dari sejumlah wilayah. Beberapa di antaranya berasal dari Pulau Jawa dan Kalimantan.

“Calon jemaah haji nonprosedural ini berasal dari Jakarta, Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, dan Kalimantan Selatan. Mereka dicegah pada periode 15-28 April 2025,” terangnya.

Ia menjelaskan, keberangkatan calon haji itu diketahui telah ada yang dikoordinasikan oleh pihak travel. Namun sebagian besarnya lagi adalah mereka yang berangkat secara mandiri.

Berdasarkan keterangan para calon haji noprosedural itu, mereka merelakan mengeluarkan uang Rp 100-250 juta.

“Mereka diiming-iming bisa berangkat haji dengan bantuan para pelaku,” ucapnya.

Dugaan sementara, keberangkatan puluhan anggota jemaah haji tersebut difasilitasi pihak-pihak tertentu yang saat ini masih dalam penyelidikan Polresta Bandara Soetta.

“Untuk mengelabui petugas, calon jemaah haji ilegal ini menggunakan penerbangan transit. Mereka biasanya singgah terlebih dahulu di Malaysia, Singapura, Thailand, bahkan Filipina,” terangnya.

Sementara itu, Kasubdit Pemantauan dan Pengawasan Ibadah Umrah dan Haji Khusus Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus Mahmudi Affan Rangkuti memastikan 71 orang itu melanggar ketentuan yang berlaku.

“Mereka warga negara Indonesia yang melakukan perjalanan haji di luar prosedur jemaah haji Indonesia dipastikan ilegal. Karena dipastikan tidak ada nomor porsinya,” kata Affan.

Lp. Putri

NEWSSULSEL.id, Jakarta – Komisi Pemilihan Umum KPU kembali menerima gugatan terkait hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang dilaksanakan di beberapa daerah.

Menurut Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin, pihaknya tentu sudah menyiapkan jawaban dari tujuh gugatan yang telah masuk melalui jalur hukum Mahkama Konstitusi (MK) yang harus kita hormati dari 24 Kabupaten Kota yang PSU di seluruh Indonesia.

“Ada tujuh gugatan yang sedang kami siapkan jawabannya. Besok sudah ada penyampaian jawaban dari KPU, sedang kita siapkan. Kemudian kabarnya (gugatan) baru ini akan ada,” kata Afifuddin, Rabu, (30/4/2025).

Hal itu dikatakan Afif, seusai Rapat Koordinasi Tahapan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel Tahun 2024. Intinya, kata dia, KPU tidak membatasi pihak yang tidak puas.

“Yang penting, orang menggugat ke MK itu sebenarnya adalah jalur konstitusional, KPU sebagai penyelenggara siap menghadapi dan menjelaskan, bagaimana situasi pada saat pelaksanaan PSU,” sambungnya.

Ia mengatakan, gugatan atas hasil pemilihan atau pemungutan suara ulang tidak dibatasi. Selagi para pihak yang ikut dalam kontestasi tidak puas dengan hasilnya, itu adalah hak dan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan serta dijamin hak konstitusinya.

“Intinya. kami tidak membatasi orang tidak puas yang penting orang yang menggugat,” ujarnya.

Tujuh daerah yang mengajukan PHP untuk PSU kembali ke MK tersebut yaitu Pilkada Kabupaten Barito Utara, Pilkada Kabupaten Buru, Pilkada Kabupaten Taliabu di Provinsi Maluku Utara.

Kemudian Pilkada Kabupaten Puncak Jaya, Pilkada Kota Siak, Pilkada Kabupaten Banggai, dan Pilkada Kabupaten Kepulauan Talaud di Provinsi Sulawesi Utara. Terkait 24 daerah di Indonesia yang melaksanakan proses PSU Pilkada 2024 sesuai putusan MK, sejauh ini yang terisa tinggal lima daerah termasuk yang di Kota Palopo, Sulsel.

“Untuk pelaksanaan PSU saat ini aman dan lancar. Insyaallah sudah beres semua. Kalaupun ada gugatan kita akan hadapi. Tinggal lima dari 24 daerah (pilkada 2024),” ungkapnya.

Lp. Putri

NEWSSULSEL.id. Jakarta – Pemerintah RI menyatakan kesiapannya untuk melayani jemaah haji Indonesia di Arab Saudi. Seluruh layanan pun telah rampung dan siap digunakan.

Hal itu diungkap Direktur Layanan Haji Luar Negeri Kementerian Agama (Kemenag) Muchlis M Hanafi mengatakan, seluruh persiapan telah dilakukan secara cermat dan teliti sesuai arahan Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar.

“Sejauh ini kesiapan penyelenggaraan ibadah haji, khususnya di Arab Saudi, sudah siap. Sesuai arahan Menteri Agama, kita berupaya mempersiapkannya secara cermat dan teliti agar bisa memberikan layanan terbaik ke jemaah haji,” kata Muchlis M Hanafi dalam keterangan persnya, Selasa (29/4/2025).

5 Layanan Haji Pemerintah RI di Arab Saudi

Ada lima layanan yang telah disiapkan. Mulai dari konsumsi, transportasi, akomodasi, layanan umum, serta layanan selama puncak ibadah haji di Masyair Muqaddasah (Arafah, Muzdalifah, dan Mina).

1. Konsumsi

Kesiapan konsumsi adalah perhatian utama bagi pemerintah. Kemenag menyiapkan 127 kali makan untuk jemaah haji selama di Arab Saudi.

84 kali makan selama berada di Makkah dan 15 kali makan saat puncak haji di Armina. Kemenag menggandeng 55 perusahaan katering untuk menyediakannya.

Sementara di Madinah, pemerintah akan menyiapkan 27 kali makan. Ada 21 perusahaan katering yang akan menyiapkannya.

“Jadi kami harus menyiapkan 25,8 juta box makanan,” jelas Muchlis M Hanafi.

2. Layanan Umum

Menariknya, 475 ton dari total 611 ton kebutuhan bumbu didatangkan dari Indonesia. Tak hanya mendukung cita rasa Nusantara, langkah ini juga memberdayakan produk dalam negeri.

Pada masa puncak haji (7-15 Zulhijjah), makanan siap saji seperti rendang dan opor akan didistribusikan lebih awal. Ini mengantisipasi kemacetan parah di Makkah sehingga jemaah tetap dapat menikmati makanan hangat tepat waktu.

“Lauk siap saji ini diproduksi di dalam negeri. Sampai sekarang, perusahaan yang akan melayani jemaah haji kita sudah mendatangkan 2,4 juta paket makanan siap saji, ada rendang, opor dan lain sebagainya,” ujar Muchlis.

“Mudah-mudahan dengan itu semua kepuasan jemaah terhadap layanan konsumsi tahun ini semakin meningkat,” lanjutnya.

3. Transportasi

Dalam hal transportasi, Kemenag menyediakan layanan di tiga area penting.

Pertama, transportasi antar kota perhajian yang melayani rute Madinah – Makkah, Jeddah – Makkah, Makkah – Jeddah, dan Makkah – Madinah.

Kedua, layanan bus shalawat yang akan secara rutin mengantar dan menjemput jemaah dari hotel menuju Masjidil Haram dan sebaliknya.

Ketiga, transportasi khusus untuk pergerakan jemaah saat puncak ibadah haji di Armina.

“Ini tiga area yang kita siapkan untuk pelayanan transportasi bagi jemaah haji Indonesia,” kata Muchlis M Hanafi.

4. Akomodasi

Untuk akomodasi, Kemenag telah menyiapkan 300 hotel. 205 hotel disiapkan di Makkah dengan jarak terjauh 4,5 km dari Masjidil Haram, sementara 95 hotel di Madinah berlokasi di wilayah Markaziyah (pusat kota).

Jadi akan ada 203.320 jemaah haji reguler yang akan kita layani di 300 hotel yang ada di Makkah dan Madinah,” ujar Muchlis.

5. Layanan Puncak Ibadah Haji

Untuk layanan puncak ibadah haji yang berlangsung dari 8 – 13 Zulhijjah, Kemenag untuk pertama kalinya bekerja sama dengan 8 perusahaan penyedia layanan. Langkah ini merupakan transformasi dari sistem sebelumnya yang melibatkan yayasan berbasis geografis.

Dulu, sekitar tahun 1950 – 1970 an, layanan jemaah haji Indonesia disiapkan melalui para Syekh dari Jawa. Tahun 1981 – 1983, para syekh ini melebur dalam satu muassasah (Yayasan) berbasis geografis.

“Kalau dari Malaysia, Indonesia, Singapore, Brunei, Thailand itu muassasahnya namanya Asia Tenggara. Jadi mesti kita dilayani ke situ,” sebutnya.

Sejak 2021 – 2023, Muassasah ini diminta oleh Kerajaan Arab Saudi untuk bertransformasi menjadi perusahaan supaya lebih professional. Sekarang penyedian layanannya tidak lagi dibatasi pada aspek geografis. Jemaah haji Indonesia misalnya, tidak harus ke perusahaan yang dulu menangani Asia Tenggara, tapi sudah terbuka.

“Ketika kita mulai penyediaan barang dan jasa pada Desember 2024, ada 43 perusahaan yang mendaftar. Lalu 16 yang presentasi dan mengajukan penawaran setelah proses verifikasi. Dari 16 itu kita pilih 8 yang terbaik,” papar Muchlis.

Delapan perusahaan terpilih ini akan bertanggung jawab melayani 203.320 jemaah haji Indonesia mulai dari kedatangan hingga kepulangan. Termasuk selama masa puncak di Arafah, Muzdalifah, dan Mina…(*)

Lp. Putri

NEWSSULSEL.id, Gowa – Tim gabungan TNI/Polri Kabupaten Gowa melaksanakan kegiatan pengecekan lokasi yang diduga sebagai arena sabung ayam di Desa Nirannuang, Kecamatan Bontomarannu, pada Jum’at (18/4/2025). Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Wakapolres Gowa, KOMPOL Gani, S.H., M.H.

Sebelum bergerak ke lokasi, seluruh personel gabungan menerima arahan dari Kapolres Gowa, AKBP Muhammad Aldy Sulaiman, S.I.K., M.Si., yang didampingi oleh Dandim 1409 Gowa, LETKOL. INF. Heri Kuswanto, serta Dandenpom Divisi 3 Kostrad, MAYOR. CPM. Deka Piro Sandira, S.I.P.

Kegiatan ini melibatkan unsur gabungan TNI/Polri, yakni Kodim 1409 Gowa, Denpom Divisi 3 Kostrad, dan Polres Gowa yang terdiri dari Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim), Satuan Narkoba (Satnarkoba), Satuan Intelijen dan Keamanan (Satintelkam), serta Seksi Humas Polres Gowa.

Hasil pengecekan menunjukkan bahwa lokasi yang diduga sebagai arena sabung ayam dalam keadaan kosong dan tidak ditemukan adanya aktivitas perjudian.

Sebagai langkah pencegahan, personel gabungan TNI/Polri langsung membongkar tempat tersebut agar tidak lagi digunakan untuk kegiatan ilegal serupa.

Usai kegiatan pengecekan, tim gabungan menuju Polsek Bontomarannu untuk melaksanakan apel konsolidasi yang dipimpin oleh Dandim 1409 Gowa Letkol Inf. Heri Kuswanto, bersama Kapolres Gowa dan Dandenpom Divisi 3 Kostrad.

Sebagai penutup kegiatan, Kapolres Gowa menggelar konferensi pers bersama awak media di Polsek Bontomarannu guna menyampaikan hasil pengecekan dan langkah-langkah penegakan hukum yang dilakukan.

Kapolres Gowa menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk komitmen aparat keamanan dalam memberantas segala bentuk penyakit masyarakat, khususnya perjudian, serta menciptakan suasana yang aman dan tertib di wilayah Kabupaten Gowa.(Hms)

). Marwan Dg Lee

NEWSSULSEL.id, Kuker – Paska penghitungan suara Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kutai Kartanegara (Kukar) 2024, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Kukar gelar konferensi pers Quick Count atau Hitung Cepat, di Sekretariat DPD PDI Perjuangan Kukar, Rabu (19/4/2025).

Berdasarkan data Badan Saksi Pemenangan Nasional (BSPN) DPD PDI Perjuangan Kukar, pasangan Aulia Rahman Basri-Rendi Solihin memenangi PSU Pilkada Kukar dengan perolehan 56,16 persen.

Hasil quick count lembaga survei SCL Taktika, yang dirilis tak jauh berbeda. Paslon Aulia-Rendi meraih suara sebanyak 56,74 persen dari suara yang masuk sudah mencapai 100 persen pada, pukul 17:10 Wita.

Sementara Paslon nomor urut 2 Awang Yaqoub-Ahmad Zais meraih suara 14,26 persen. Dan Paslon nomor urut 3, Dendi Suryadi-Alif Turiadi, mendulang suara 29 persen.

Dari hasil real count yang dikirim oleh masing-masing saksi di seluruh TPS yang menggelar PSU, mencatatkan perolehan 57,57 persen dari total 81,69 persen suara masuk pada pukul 18:05 Wita.

Melihat hasil hitung cepat ini yang dilakukan BSPN DPD PDI Perjuangan Kukar dan di compare dengan berbagai lembaga survei, Alhamdulillah paslon nomor urut 1 Aulia-Rendi Insya Allah akan memenangkan PSU,” ujar Aulia Rahman Basri, calon bupati Kukar.

Ia pun menyampaikan apresiasi dan terimakasih kepada seluruh tim, relawan, pendukung dan simpatisan yang berjuang selama tahapan PSU Pilkada Kukar 2024. Dimana menunjukkan loyalitas untuk mengawal suara di tiap TPS.

“Kami juga ucapkan apresiasi kepada penyelenggara PSU Pilkada kali ini. KPU, Bawaslu, Polri-TNI yang menjaga seluruh proses sehingga kondusivitas terjaga dengan baik,” lanjutnya.

Ia pun mengajak para kontestan untuk sama-sama membantu membangun Kukar kedepan. Terutama pada paslon 02 dan paslon 03, yang pada dasarnya memiliki prinsip memajukan Kukar menjadi yang lebih baik.

“Insya Allah kami berharap silaturahmi dan duduk satu meja segera, untuk memajukan Kutai Kartanegara,” tutup Aulia.

Lp. Rehan

NEWSSULSEL.id, Tenggarong –Perubahan sikap politik mengejutkan terjadi jelang Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Kutai Kartanegara 2024. Sejumlah relawan dan simpatisan yang sebelumnya mendukung pasangan calon (Paslon) nomor 03 kini bergabung mendukung pasangan Aulia Rahman Basri dan Rendi Solihin (paslon 01).

Peralihan dukungan ini tak hanya mengubah konstelasi lapangan, tetapi juga memperkuat semangat tim pemenangan paslon 01 dalam menghadapi pertarungan politik pada 19 April mendatang.

Ketua Tim Relawan AulRendi, Samsu Arjali mengaku bahwa. Perubahan dukungan ini terjadi secara organik, berangkat dari keresahan dan harapan yang tumbuh di tengah masyarakat. Bahkan ia sendiri mengatakan dirinya adalah satu dari sekian banyak warga yang sebelumnya berada di kubu paslon 03.

“Saya pribadi dulu memang di pihak sana. Tapi kini banyak yang beralih, bukan hanya dari relawan, tapi juga masyarakat biasa,” ungkap Samsu Arjali

Menurutnya pergeseran ini bukan disebabkan oleh tekanan atau transaksi politik, melainkan faktor batiniah.

“Ini soal hati. Soal keyakinan. Banyak yang merasa paslon 01 lebih layak dan pantas memimpin Kukar ke depan,” ujarnya.

Bersama relawan Aulren 01, mereka kini bergerak dalam satu tujuan: memenangkan Aulia-Rendi demi Kukar yang lebih baik.

“Kami sepakat ingin pemimpin yang bisa mengayomi masyarakat, membawa kemajuan, dan punya kapasitas. Sosok muda seperti Aulia dan Rendi mewakili semangat milenial yang dibutuhkan daerah ini,” jelas Samsu.

Fenomena ini direspons positif oleh Aulia Rahman Basri. Dalam wawancaranya, Aulia menyebut dukungan yang mengalir sebagai “energi luar biasa” yang membakar semangat perjuangan.

Ia mengapresiasi keberanian mereka yang sebelumnya berbeda pandangan, tapi kini memilih bersatu.

“Ini kekuatan tersendiri bagi kami. Semua orang punya hak memilih, dan saat pilihan mereka kini mengarah ke kami, itu patut diapresiasi,” ucap Aulia.

Lebih jauh, Aulia mengungkapkan bahwa sinyal dukungan tidak hanya datang dari pendukung paslon 03, tapi juga mulai tampak dari simpatisan paslon 02. Meski belum semuanya menyatakan sikap secara terbuka, tanda-tanda itu menurutnya sudah terlihat.

“Sampai hari ini, sinyalnya banyak. Siapa pun yang siap deklarasi, akan kami sambut dengan tangan terbuka. Kukar Idaman Terbaik adalah gerakan besar bersama,” ujarnya penuh optimisme.

Aulia menegaskan bahwa semangat perjuangan mereka tidak sekadar mengejar kemenangan, tetapi menyatukan semangat perubahan demi Kutai Kartanegara yang lebih maju, makmur, dan berkeadilan.

“Kami optimis, dan optimisme ini datang dari masyarakat. Karena perubahan besar selalu dimulai dari keberanian untuk memilih jalan baru,” tutupnya…(*)

Lp. Rehan

NEWSSULSEL.id, Makassar – Asrullah, S.H., M.H., Ketua Umum PP Lidmi 2022-2024 dan Tenaga Ahli Kapoksi Komisi III DPR RI Fraksi Nasdem, resmi meraih gelar Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Hasanuddin.

Dalam sidang promosi doktoral pada Jum’at, 11 April 2024, ia mempertahankan disertasi berjudul “Reformulasi Pengaturan Presidential Threshold dalam Sistem Presidensial Berdasarkan UUD NRI 1945.”

Sidang ini menghadirkan Prof. Dr. Hamdan Zoelva, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi RI, sebagai penguji eksternal.

Selain Prof. Zoelva, tim penguji internal terdiri dari para pakar hukum tata negara Universitas Hasanuddin, yakni Prof. Dr. Andi Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM, Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, S.H., M.H., Prof. Dr. Irwansyah, S.H., M.H., serta Assoc. Prof. Dr. Zulkifli Aspan, S.H., M.H.

Sidang ini dipimpin oleh promotor Prof. Dr. Marwati Riza, S.H., M.Si., dan ko-promotor Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P., yang juga menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum Unhas.

Prof. Zoelva memuji analisis konstitusional Asrullah yang menilai bahwa pasal Presidential Threshold dalam UU Pemilu tidak sejalan dengan konstitusi dan perlu direformulasi demi memperkuat sistem presidensial.

Disertasi ini juga menawarkan gagasan baru (novelty) berupa batasan jumlah koalisi partai peserta pemilu sebagai bentuk rekayasa konstitusional ke depan.

Sidang promosi ini turut dihadiri oleh sejumlah tokoh nasional, antara lain Wakil Ketua DPD RI H. Tamsil Linrung, Kapoksi Komisi III DPR RI Fraksi Nasdem Rudianto Lallo, S.H., M.H., serta Pimpinan Umum DPP Wahdah Islamiyah K.H. Dr. Muhammad Zaitun Rasmin, Lc., M.A., yang juga menjabat sebagai Ketua Ulama dan Da’i Asia Tenggara.

Dalam pernyataannya, Ketua Umum Lidmi Pusat periode saat ini, Andi Muhammad Shalihin, S.KM., M.KM., menyampaikan :

> “Diraihnya gelar doktor oleh Ustaz Asrullah adalah kebanggaan besar bagi keluarga besar Lidmi. Ini menjadi inspirasi bagi kader dakwah untuk terus menekuni jalan keilmuan.”

Sohib shalihin menambahkan bahwa topik disertasi ini adalah isu strategis yang berdampak langsung pada kualitas demokrasi dan bahwa kehadiran karya ilmiah seperti ini merupakan bentuk nyata dari dakwah intelektual dan advokasi kebijakan berbasis keilmuan…(*)

Lp, Lidmi Media Center (LMC News)

NEWSSULSEL.id, Makassar – Tiga anggota Polrestabes Makassar dipecat. Dua diantaranya terbukti terima sogokan dari jaringan peredaran narkoba, dan seorang anggota lagi lantaran disersi.

Upacara Pemberhentian Tidak Dengan (PTDH) itu terlihat dipimpin Kapolrestabes Makassar, AKBP Andi Erma Suryono, di halaman depan lapangan Apel Mapolrestabes Makassar, Senin (14/4/2025).

Ini ke 3  personel yang dipecat itu: Bripka Sofian Arman Baraila, dan Bripka Widiyatno yang terbukti menerima sejumlah uang dari pihak yang diduga terlibat dengan jaringan peredaran narkotika di wilayah Sulsel. Perbuatannya itu, pada saat bertugas di Sat Resnarkoba Polrestabes Makassar.

Sementara Bripka Syafaruddin Prawira Negara, dipecat dari institusi Polri karena telah meninggalkan tugasnya secara tidak sah lebih dari 30 hari kerja berturut turut, sejak 1 Maret 2023 hinga 16 Mei 2023 atau selama 51 hari kerja, tanpa keterangan yang sah dari pimpinan.

Wakapolrestabes Makassar, AKBP Andi Erma Suryono mengatakan, PTDH dilaksanakan secara in absentia, tanpa kehadiran ketiga personel yang bersangkutan.

“Meskipun tidak dihadiri oleh ketiga personel yang di PTDH, upacara tetap dilaksanakan dengan mencoret foto ketiganya,” tegas Andi Erma.

Terpisah, Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Arya Perdana, mengatakan dua anggota yang dipecat terlibat jaringan narkoba. Mereka menerima sogokan uang untuk peredaran narkoba. Sementara yang satu disersi.

“Kita sudah jelas tegas memerangi narkoba dan setiap anggota yang terlibat apapun itu, akan kita PTDH. Ini wujud komitmen kita sesuai arahan Kapolri dan Kapolda. Kita juga akan tindak tegas yang disersi cukup lama,” tegasNya.

Arya menuturkan, dua anggota yang dipecat itu, usai terima sogokan uang dari jaringan Fredi Pratama. Pihaknya pun akan melakukan pengembangan.

“Informasinya seperti itu (jaringan Fredi Pratama). Kita pasti akan kembangkan itu. Kalau PTDH ini proses kode etik itu sudah sesuai,” ujar Arya…(*)

Lp. Marwan Dg Lee

NEWSSULSEL.id, Pimpinan TNI AL telah meminta maaf kepada keluarga jurnalis di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Juwita, yang tewas dibunuh prajurit TNI AL bernama Jumran.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut (Kadispenal), Laksamana Pertama TNI I Made Wira Hady.

“Pimpinan TNI AL turut berbela sungkawa dan mengucapkan permohonan maaf kepada keluarga korban atas terjadinya peristiwa ini,” kata Wira kepada wartawan (5/4/2025).

Wira menegaskan setiap tindakan kriminal mutlak yang dilakukan oknum TNI AL akan dihukum secara adil dan seberat-beratnya.

Untuk itu, dia menyebut, TNI AL akan menyerahkan pelaku ke Pengadilan Militer untuk diadili setelah penyidikan kasus ini selesai. Persidangan pelaku juga akan dilakukan secara terbuka.

“Selanjutnya (selesai penyidikan) pelaku dan barang bukti akan diserahkan ke Otmil (Oditurat Militer) untuk dilaksanakan persidangan secara terbuka,” lanjut Wira.

Sebelumnya, TNI AL melalui Denpom Lanal Banjarmasin diketahui telah menggelar rekonstruksi atau reka adegan kasus pembunuhan Juwita, secara terbuka di Tempat Kejadian Perkara (TKP), Jalan Trans Gunung Kupang Kiram Banjarbaru, Sabtu kemarin

Proses rekinstuksi, Denpom Lanal Banjarmasin sebelumnya telah memeriksa 10 saksi dan hadirkan para saksi dan seorang pelaku, yang menampilkan 33 adegan di TKP

“TNI AL terus berupaya menegakkan hukum seadil-adilnya dengan membuka penyelidikan, rekonstruksi, penyerahan tersangka dan barang bukti hingga nantinya di persidangan secara transparan,” ungkap Wira, Sabtu.

Pelaku Bunuh Juwita Pakai Tali Sabuk Pengaman

Dari adegan rekonstruksi, diketahui pelaku menghabisi Juwita dengan cara memiting dan mencekik leher menggunakan tali sabuk pengaman. Ia melakukannya seorang diri.

Jumran mengeksekusi Juwita di dalam mobil, sedangkan sepeda motor korban berada di salah satu minimarket modern di Cempaka.

Setelah korban tak bernyawa, Jumran turun dari mobil dan memberhentikan warga yang sedang melintas menggunakan kendaraan untuk mengambil motor korban yang ada di toko tersebut.

Kemudian, Jumran kembali lagi ke TKP menggunakan sepeda motor korban dan mendorong sepeda motor itu seakan-akan rusak akibat kecelakaan tunggal.

Jumran lalu menghancurkan ponsel milik Juwita dan mengeluarkan korban dari dalam mobil untuk ditempatkan di pinggir jalan bersama sepeda motor yang sudah dicuci untuk menghilangkan sidik jarinya.

Setelah itu, tersangka melanjutkan perjalanannya menggunakan mobil yang ia sewa.

Sementara itu, kuasa hukum Juwita, Dedi Sugianto, mengatakan ada saksi mata yang melihat tersangka Jumran saat hendak masuk ke dalam mobil.

Saksi mata itu merupakan seorang kakek-kakek yang tengah berada di dalam pendoponya untuk menyadap karet.

“Saksi kemudian melihat ada mobil dan korban,” jelasnya, Sabtu kemarin

Terkait motif pelaku, Dedi menyebut, hingga saat ini pihaknya juga masih menunggu hasil proses p3nyidikan secara utuh berjalan.

“Kami terus berkoordinasi untuk bisa mendapatkan peristiwa itu secara utuh,” pungkasnya…(*).

Lp. Putri