NEWSSULSEL.id, BONE – Memasuki bulan Agustus 2024, Pemerintah Kabupaten Bone mengimbau kepada seluruh warga masyarakatnya untuk mengibarkan bendera merah putih dan memasang umbul-umbul dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 79.

Menyikapi hal tersebut Batalyon C Pelopor Satbrimob Polda Sulsel berinisiatif sambil melaksanakan patroli Kamtibmas, dimanfaatkan untuk mengimbau warga masyarakat Kabupaten Bone untuk mengibarkan bendera merah putih di halaman rumah masing-masing.

Hal ini disampaikan Komandan Batalyon (Danyon) C Pelopor Satbrimob Polda Sulsel AKBP Nur Ichsan, S.Sos. M.Si., saat ditemui awak media di ruang kerjanya, Kamis (1 Agustus 2024).

“Tim patroli Kamtibmas Brimob Bone melaksanakan patroli sambil mengimbau masyarakat untuk mengibarkan bendera merah putih dan bagi warga yang belum mengibarkan bendera personel kami pun akan membantu mengibarkan, dan kalau tidak ada bendera kami akan berikan bendera,” tutur Danyon Ichsan.

Komandan Brimob yang akrab dengan sapaan “Danyon Tindizzz” ini juga menambahkan jika tim patroli Batalyon C Pelopor Satbrimob Polda Sulsel juga dibekali bendera merah putih untuk dibagikan kepada warga secara gratis.

“Manakala tim patroli menemukan bendera merah putih yang telah usang atau pudar warna maka tim patroli akan menggantikan bendera yang sudah usang tersebut dengan bendera baru,” tambahnya.

“Kegiatan ini rutin kami lakukan setiap tahun dan untuk tahun ini kegiatan ini kami rangkaian dengan patroli cipta kondisi dalam rangka Pillkada Serentak 2024 yang tahapannya sudah mulai berjalan,” tegas AKBP Ichsan.

Tidak lupa mantan Kasubbag Renmin Satbrimob Polda Sulsel ini juga mengajak seluruh warga masyarakat khususnya kabupaten Bone untuk mengisi moment kemerdekaan ini salah satunya dengan mengibarkan bendera merah putih mulai 1 hingga 31 Agustus 2024.

“Dalam rangka memupuk jiwa Nasionalisme dan kecintaan terhadap Tanah Air kita Indonesia, serta untuk menghormati perjuangan para pahlawan dalam merebut kemerdekaan, mari ki sama-sama kita kibarkan bendera merah putih,” pungkasnya.

Tidak hanya mengimbau kepada warga masyarakat, Danyon C Pelopor juga memerintahkan kepada seluruh jajarannya untuk mengibarkan bendera di rumah masing-masing. (*)

NEWSSULSEL.id, BONE – Ratusan massa pengunjuk rasa mendatangi kantor DPRD Kabupaten Bone, Senin (29/07/24).

Unjuk rasa yang awalnya berjalan damai ini disambut oleh tim negosiator Polwan Polres Bone yang berjaga di depan gerbang kantor DPRD Bone. Situasi semakin memanas saat massa merasa tidak puas dan mulai melakukan pelemparan terhadap petugas.

Massa yang semakin beringas membuat personel Dalmas (Pengendali Massa) lanjutan Polres Bone kewalahan dan meminta bantuan lintas ganti dengan PHH (Pengendali Huru Hara ) Batalyon C Pelopor Satbrimob Polda Sulsel.

Massa yang sempat melakukan pembakaran dan penjarahan di sekitar lokasi unjuk rasa itu berhasil dipukul mundur oleh pasukan PHH dan Detasemen 45 Anti Anarki Batalyon C Pelopor Satbrimob Polda Sulsel yang menggunakan tembakan gas air mata serta bantuan dari Water Cannon Polres Bone.

Kejadian di atas merupakan rangkaian simulasi Sistem Pengamanan (Sispam) Kota yang diperagakan oleh personel Polres Bone bekerjasama dengan Batalyon C Pelopor Satbrimob Polda Sulsel serta didukung personel Kodim 1407, Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bone yang dilaksanakan di depan kantor DPRD Kabupaten Bone dalam rangka kesiapan pengamanan PIlkada 2024 di Kabupaten Bone.

Komandan Batalyon (Danyon) C Pelopor Satbrimob Polda Sulsel AKBP Nur Ichsan, S.Sos., M.Si, yang ditemui awak media menjelaskan jika simulasi ini menggambarkan kejadian unjuk rasa yang berujung anarkis di kantor KPU Bone saat rekapitulasi suara hasil Pilkada 2024.

“Jadi kantor DPRD Bone diasumsikan sebagai kantor KPU Bone yang didatangi oleh sejumlah massa yang tidak puas dengan hasil Pilkada dan kemudian membuat kericuhan yang menuntut aparat keamanan menggunakan kekuatan pengamanan yang ada di Kabupaten Bone,” ungkap Danyon Ichsan.

Komandan Ichsan juga mengatakan jika kegiatan simulasi ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang kesiapan aparat keamanan dalam mengamankan jalannya Pilkada 2024 di Kabupaten Bone.

“Kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kemampuan personel sehingga jika terjadi hal-hal yang mengganggu keamanan serta kelancaran Pilkada, masing-masing personel sudah tahu SOP yang harus dilakukan,” tambahnya.

“Intinya Brimob Bone siap mengamankan seluruh rangkaian kegiatan Pilkada 2024 di Kabupaten Bone,” tandas Danyon Ichsan.

Kegiatan Simulasi Sispam Simulasi kota di depan kantor DPRD Kabupaten Bone ini dibuka dengan sambutan pj Bupati Bone Drs. H. Andi Islamuddin, M.H. kemudian dilanjutkan oleh Dandim 1407 Bone Letkol Inf. Much Riski Hidayat Djohar dan Kapolres Bone AKBP Erwin Syah, S.I.K., M.H.

Tidak hanya itu sejumlah pejabat TNI, Polri, Pemda serta Komisioner KPUD dan Bawaslu Kabupaten Bone terlihat hadir menyaksikan kegiatan Simulasi Sispamkota dalam rangka Pengamanan Pilkada Serentak 2024…(*).

Lp. Hamzah War

NEWSSULSEL.id, BONE – Menghadapi pengamanan Pilkada Serentak Tahun 2024, Polres Bone menggelar gladi bersih simulasi Sispamkota di depan Kantor DPRD Kab. Bone yang melibatkan beberapa stack holder atau instansi terkait, termasuk Brimob Bone, Sabtu (27/07/2024).

Gladi ini dilaksanakan untuk mengecek sejauh mana kesiapan personel maupun perlengkapan serta urut – urutan tindakan yang akan dilaksanakan dalam rangka simulasi Sispamkota yang akan dilaksanakan pada hari Senin (29/07/2024) mendatang.

Dalam arahannya sebelum pelaksaan glady bersih, Komandan Batalyon (Danyon) C Pelopor AKBP Nur Ichsan, S.Sos., M.Si menekankan agar gladi simulasi ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai prosedur sehingga tidak terjadi human error dalam pelaksanaan.

“Tujuan dilaksanakannya gladi bersih ini agar simulasi Sispamkota yang akan digelar Senin mendatang dapat berjalan dengan lancar dan indah kelihatan,” ujarnya.

“Oleh karena itu harus ada kerja sama yang baik antara pelaku latihan baik itu personel pengamanan maupun Bulsit termasuk pengendali latihan,” tambah Danyon Ichsan.

Mantan Kasubbag Renmin Sat Brimob Polda Sulsel ini juga menegaskan meski hari libur dan kondisi hujan jangan dijadikan alasan untuk tidak latihan sesuai yang direncanakan.

“Tetap semangat, syukuri dan nikmati apa yang menjadi pekerjaan kita saat ini, karena tidak semua orang bisa mendapat kesempatan yang sama seperti kita,” pungkasnya.

Turut hadir dalam kegiatan gladi yakni Kabagops Polres Bone Kompol Antonius Tutleta, S.Pd, Wadanyon C Pelopor AKP Darfin Tahrir, S.H., PJU Polres Bone dan PJU Batalyon C Pelopor…(*).

Lp. Hamzah War

NEWSSULSEL.id, Makassar – Uapaya Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Danny Pomanto memberikan pelayan maksimal bebas Pungli dan semacamnya tercoreng di kantor kelurahan Lette, Kecamatan Mariso, yang diungkap sumber ke awak media ini, Sabtu (27/7/2024)

Menurut sumber Newssulsel.id, dirinya mengira tidak ada biaya pembayaran andistrasi surat keterangan pengalihan ahli waris dari orang tua ke anaknya, namun teryata ada Rp 5,500,000.- (lima Juta Lima Ratud Ruliah)

“Saya kira tidak ada ji biaya pembayaran tuk mengurus surat keterangan ahli waris di kantor lurah lette ternyata, 5 juta tuk pak lurah lette, Musriyanto, S.Sos. 500.000 tuk yang urus di kelurahan,” jelas anak ahli waris yang berdomisili di kelurahan lette.

Ketua Lembaga Kontor Etika Bisnis dan Profesi Suherman Untung mengatakan jika benar terjadi Pungli yang dilakukan Lurah Lette, kasus ini akan segera kita laporkan, ke Walikota Makassar sebagai pimpinan lurah tersebut. Dan ke Kejari terkait dugaan pidananya.

“Jika betul ada pungli di kelurahan Lette Lurah dan jajarannya akan kita laporkan ke Walikotanya dan Kejari tuk tindak pidanaya, dalam.waktu dekat, setelah kita kumlulkan bukti otentik,” jelas Suherman Untung yang juga menjabat Direktur PT Media Newssulse Nusantara, pimpinan redaksi grup media ini.

Hingga berita ini diterbitkan, Lurah Lette Musriyanto belum dapat dihubungi tuk memberikan keterangan resmi terkait tudingan dugaan pungli yang menyebut dirinya…(*).

Lp. Ahmad Otari Hama Dg Takko

NEWSSULSEL.id, MAKASSAR – Sekretaris Provinsi Sulawesi Selatan (Sekprov Sulsel) nonaktif, Abdul Hayat Gani kembali memenangkan kasasi.

Hal itu ditegaskan langsung oleh Kuasa Hukum Abdul Hayat Gani, Yusuf Gunco. Dia mengatakan, Mahkamah Agung telah mengeluarkan putusan penolakan kasasi Presiden Jokowi dalam nomor perkara Tk.1 : 12/G/2023/PTUN.JKT. Kemudian nomor surat pengantar: W2-TUN1/3075/HK.06/X1/2023.

“Mahkamah Agung sudah menolak kasasi yang diajukan Presiden Jokowi. Artinya Pak Hayat menang lagi untuk kesekian kalinya dalam proses hukum yang sudah berlangsung,” ujarnya kepada awak media NEWSSULSEL.id Jumat, 26 Juli 2024.

Lebih lanjut pria yang akrab disapa Yugo menganggap, putusan MA secara terang telah memberikan kejelasan bahwa pencopotan Abd Hayat Gani dari jabatan Sekprov oleh mantan gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman dianggap cacat.

”Berdasarkan putusan MA yang menolak kasasi Presiden, maka pemberhentian Abdul Hayat selaku Sekprov dinyatakan tidak sah. Sehingga harus dikembalikan kedudukannya semula sebagai Sekprov,” lanjutnya.

Dengan begitu, dia menilai tidak ada alasan lagi bagi Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan (Pj) Gubernur Sulsel untuk tidak mengembalikan jabatan Sekprov kepada Hayat Gani. Sebab, kliennya dianggap masih punya hak untuk mendapatkan kembali jabatannya.

”Surat penolakannya keluar tanggal 22 Juli kemarin. Jadi dengan ditolaknya permohonan kasasi Jokowi, saya berharap BKN dan Gubernur Sulsel dapat memberi ruang kepada Pak Gani kembali menduduki jabatan Sekprov sampai berakhir masa pensiunnya,” harapnya.

Dia juga menegaskan, masa pensiun Hayat Gani ditambah dua tahun lagi. “Kan masa pensiun beliau itu kan ditambah dua tahun lagi. Jadi masih punya hak untuk menjabat sebagai Sekda dalam dua tahun ke depan,” terangnya.

Sebelumnya, Abd Hayat Gani sudah menang di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta. Namun pihak Presiden melakukan banding. Banding itu ditolak PTTUN, tercantum pada nomor Putusan Banding 175/8/2023/PT.TUN.JKT, tertanggal Rabu, 27 September 2023.

Hal ini menguatkan putusan PTUN Jakarta Nomor 12/G/2023/PTUN.JKT, tanggal 17 April 2023. Selanjutnya, PTTUN menolak permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang dimohonkan oleh penggugat. Sehingga, dalam pokok perkara PTTUN mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.

PTTUN menyatakan batal terhadap Keputusan Presiden RI Nomor: 142/TPA tanggal 30 November 2022 Tentang Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan atas nama Dr. ABDUL HAYAT, M.SI NIP 196504051990101002.

PTTUN juga mewajibkan tergugat untuk mencabut Kepres RI Nomor : 142/TPA Tahun 2022 Tanggal 30 November 2022 Tentang Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Lingkungan Pemprov Sulsel Dr. ABDUL HAYAT, M.SI NIP : 196504051990101002.

Termasuk mewajibkan tergugat untuk merehabilitasi kedudukan penggugat kedalam status, kedudukan, harkat, martabatnya semula sebagai Sekprov Sulsel.

Duduk Perkara

Perkara ini bermula ketika Gubernur Sulsel saat itu, Andi Sudirman Sulaiman, mencopot Abd Hayat Gani dari jabatan Sekprov. Ini ditandai dengan terbitnya SK Presiden RI nomor 142/TPA tahun 2022. Alhasil, kursi Sekprov Sulsel kosong dan Sudirman menunjuk Andi Aslam Pattonangi sebagai Pj, mulai 12 Januari sampai dengan 12 April 2023.

Setelahnya, jabatan Pj Sekprov Sulsel dilanjutkan Andi Darmawan Bintang sejak 8 Mei sampai dengan 8 Agustus 2023 dan berlanjut kepada Andi Muhammad Arsjad.

Dalam proses hukumnya, Abd Hayat Gani melayangkan gugatan ke PTUN. Gugatannya pun dikabulkan dengan keluarnya amar putusan perkara nomor : 12/G/2023/PTUN.JKT tanggal 17 April 2023.

Namun setelah itu, Andi Sudirman kembali mengeluarkan surat nomor 882/09/2023, tentang pemberhentian dan pemberian pensiun PNS yang mencapai batas usia pensiun kepada Abdul Hayat Gani pada 27 April 2023.

Surat itu juga telah diverifikasi dan disetujui oleh BKN dengan diterbitkannya pertimbangan teknis Kepala BKN Nomor PD-27300000008, tanggal 28 April 2023. Namun selanjutnya, BKN melakukan penangguhan terhadap hal itu.

Penangguhan tersebut dilakukan BKN melalui Surat Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian Nomor: 4586/B-MP.02.03/SD/D/2023, perihal Pembatalan Pertimbangan Teknis Kepala BKN tentang Pemberian Pensiun PNS an Dr Abdul Hayat, M.Si. Dengan NIP. 196504051990101002, tertanggal 2 Mei 2023.

Proses hukum Hayat Gani berlanjut karena putusan PTUN digugat pihak Presiden dan masuk tahap banding di Mahkamah Konstitusi (MK). Dan akhirnya, Mahkamah Agung menolak kasasi Presiden yang dianggap bisa mengembalikan jabatan Abd Hayat Gani.

Hayat sendiri sebelumnya mengaku sudah yakin betul bisa mendapatkan jabatannya kembali. Mengingat, statusnya masih ASN, jika merujuk pada surat pembatalan pensiun yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).

”Yang jelas kan saya masih ASN. Masuk kantor boleh. Siapa bilang saya pensiun? Tidak ada toh . Kalau saya pensiun, saya terima Taspen dong. Tapi kan tidak ada sampai sekarang. Jadi kita lihat lagi apa yang terjadi setelah ini. Optimis. Sangat besar (peluang untuk kembali jadi Sekprov),” kata Hayat…(*).

Lp. Bangfly

NEWSSULSWL.id, – Syafruddin Mualla salah satu Tokoh Muda asal Bulukumba yang banyak berkiprah di Jakarta menyampaikan apresiasi atas Seleksi Terbuka yang dilakukan oleh Pemkap Bulukumba baru baru ini, Hasilnya diharap Bulukumba dapat lebih maju dan unggul dari daerah lain.

Salah satu faktor penting yang harus mendapatkan perhatian adalah sosok pejabat yang mampu mengakselerasi kebijakan pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati Muchtar Ali Yusuf – Edy Manaf.

Saat ini kita bisa menyaksikan dan merasakan capaian pembangunan meski masih butuh sentuhan yang lebih inovatif sebut Syafruddin Mualla.

“Dari seleksi terbuka, Bupati dan Wabup diharapkan dapat memilih pejabat tidak hanya memiliki kompetensi intelektual untuk mengelola birokrasi, tapi lebih dari itu juga dituntut kepekaan sosial, dan bersih,” harap Syafruddin Mualla.

Menurut Mualla Pejabat idealnya tidak hanya dinilai memenuhi syarat dari sisi administrasi dan rekam jejak dari sudut pandang bahwa pejabat bersih dari catatan lembaga pengawasan, tapi juga harus dilihat track recordnya baik atau tidak.

Hal seperti ini belum jadi faktor yang dinilai, terkait keterlibatan seorang apartur atau pejabat dalam Judi Online yang mudah dideteksi melalui transaksi yang terpantau di Otoritas Jasa Keuangan (OJK.

Informasi Saya peroleh mendorong saya memberi masukan kepada penentu kebijakan di Bulukumba agar proses penjaringan lebih baik ujar Syafruddin Mualla, Pengusaha Muda berlatar belakang Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Sulawesi Selatan.

Tuk diketahui  Syafruddin bersama Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Sulsel Andry Arief Bulu menginisiasi pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bulukumba melalui Forum East Indonesia Tourism and Investment Summit 2023 di Hotel Claro Makassar 2-4 Maret 2023 lalu,..(*).

NEWSSULSEL.id, BONE – Komandan Batalyon (Danyon) C Pelopor Satbrimob Polda Sulsel, AKBP Nur Ichsan, S.Sos., M.Si mengimbau kepada masyarakat untuk waspada kasus penipuan.

Pasalnya, terbaru oknum tidak bertanggung jawab mencatut nama dan fotonya pada media sosial (Medsos), khususnya WhatsApp.

“Benar, ada orang tidak dikenal memasang foto saya dan memakai nama saya di Medsos. Hati-hati kalau ada yang mengatasnamakan saya (AKBP Nur Ichsan, red) dengan menge-chat atau menelpon Bapak/Ibu pakai nomor baru dan meminta sesuatu jangan dilayani,”kata Danyon Ichsan, Rabu (24 Juli 2024).

AKBP Nur Ichsan menegaskan, dirinya tidak pernah mengganti nomor handphone nya dengan nomor baru.

Kata AKBP Nur Ichsan, kejahatan tidak hanya terjadi di dunia nyata, tetapi juga di dunia maya.

Maka dari itu, masyarakat dimana pun berada, kata AKBP Nur Ichsan, harus waspada dan tidak mudah percaya.

“Jangan sampai menjadi korban penipuan,” sebutnya.

Lebih lanjut, kata Danyon Ichsan, setelah ditelusuri terkait nomor 082290843015, OTK tersebut atas nama Wahyu dan berlokasi di Kelurahan Lalundu, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah…(*).

Lp. Hamzah War

NEWSSULSEL.id,- Wakil Bupati Toraja Utara, Frederik Victor Palimbong, resmi mendapatkan rekomendasi dari Partai Gerindra untuk ikut bertarung pada bulan November mendatang.

“Iya, saya sudah mendapat rekomendasi dan diserahkan langsung oleh Pak Ketua DPD, Andi Iwan Darmawan Aras,” kata Frederik Victor Palimbong kepada Rakyat Sulsel, Rabu (24/7/24) malam.

Dalam rekomendasi kata Ketua Gerindra Toraja Utara, Frederik Victor Palimbong, belum tertulis nama pasangan. Namun, dirinya menyebut sudah ada balon wakil saat ini yang diyakini mampu mengangkat elektabilitasnya pada Pilkada nanti.  “Ada, saatnya akan diumumkan” ucapnya.

Dedy Palimbong, sapaan Frederik Victor Palimbong, menyebutkan bahwa rekomendasi ini akan dibawa ke partai-partai yang sudah mendaftar, di mana saat ini beberapa masih belum menentukan dukungannya seperti Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Dia juga telah mendapatkan surat tugas dari Partai Demokrat untuk melengkapi jumlah koalisi.

<span;>”Jadi, rekomendasi ini yang saya terima akan saya bawa ke partai yang saya tempati untuk mendaftar, setelah Partai saya, Gerindra, memberikan rekomendasi,” tuturnya

Diketahui, Gerindra adalah salah satu partai politik yang dapat mengusung paket kader mereka dalam Pilkada Toraja Utara setelah meraih 6 kursi pada Pemilihan Legislatif (Pileg) Februari lalu…(*).

NEWSSULSEL.id, Jakarta – Terbukti lakukan berbagai pelanggaran AD/ART Orari dan Kode Etik Amatir Radio yang mengganggu jalannya tata laksana kegiatan organisasi. Ketua Umum (Ketum) Organisasi Amatir Radio Indonesia (ORARI) Instruksikan Ketua Orda Sulsel berhentikan Rusli Baso Amir – YB8BRZ sebagai Waka Orada Sulsel.

Aksi pembakaman instruksi orpus ditontonkan waka orda sulsel pasca Muslok II Makassar

Instruksi pemberkentian Rusli Baso Amir – YB8BRZ sebagai Waka Orda Sulsel demi kesinambungan organisasi tertuan pada surat Ketum Orari Pusat nomor:116/OP-I/ORPUS/VII/2024, sifat penting yang ditujukan Kepada Ketua Orari Sulsel tertanggal Jakarta 24 Juli 2024. Yang diterima awak media ini sekitar pukul 00:00 WIb.

Rekaman vidio Gegara campur tangan waka orda sulsel Rusli Baso Amir – YB8BRZ Muslok Barru diwarnai kerusuhan

Menurut pihak Orpus, instruksi pemberhentian Rusli sebagai waka orda sulsel sudah sesui proses penindakan yang didasari laporan penolakan hasil muslok yang telah terselenggara dan menbakaman beberapa instrusi orpus kepada yang bersangkutan sehingga orpus keluarkan 2X surat teguran.

Verifikasi, Klarifisasi SP 1 dan SP 2 yang disampaikan Waka Orda Sulsel tidak sesui fakta, sanggahan Ketua paniatia Muslok II. Orari Lokal Makassar Suherman Untung – YB8FLY.  Disertai bukti data by data serta laporan Sejumlah lokal yang tersalimi oleh rusli, sebutnya pihak orpus saat dikonfirmasi..(*)

Lp. Putri

NEWSSULSEL.id, – Sejumlah Ketua Orari Lokal diwilayah Orari Daerah Sulawesi Selatan (Orda Sulsel) minta Ketum Orari Pusat di Jakarta, tindak dugaan pembiaran yang dilakukan ketua Orda Sulsel, tidak dalam bentuk SP 1 saja. Lantaran limpahkan kewenangan tanpa alasan mendasar kepada Waka Orda Sulsel Rusli Baso Amir – YB8BRZ.

Ini salah 1 muslok di Barru, diwarnai kericuan, yang diberitakan sebelumnya

Hal tersebut disampaikan, Ketua Orlok Bulukumba H.Patudangi Azis, S.Sos – YB8HAP  yang di pilih Hasil Muslok sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang juga dihadiri utusan sah Orda Sulsel. Ditolak BRZ hingga hari ini karena Ketua terpilih bukan yang dimaui Rusli.

“Kami harap Ketum Orari Pusat segera menindak tegas pembiaran Orda Sulsel, yang melimpahkan kewenangan kepada waka orda tanpa alasan jelas, hingga tata laksana kegiatan tidak sesuai AD/ART,” ujar Ketua Orlok Bulukumba, Senin (20/7/2024).

Ini salah 1 muslok di Barru, diwarnai kericuan, yang diberitakan sebelumnya

Hal senada disampaikan sejumlah Ketua Orari Lokal dan anggota Orari yang ada di Daerah Sulsel. Mengatakan, jika pembiaran yang di lakulan Orda Sulsel tidak ditindak tegas tentu ini akan berpotensi Orari di Daerah Sulsel akan Punah.

“Jika Ketum Orari Pusat tak menindak pembiara di Orda Sulsel dapat diyakini ulah Rusli dan antek anteknya akan lebih berbuat sesuka hatinya kantaran permintaan sejumlah ketua orari lokal yang tersalimi kepengurusannya dan perampasan hak anggota hanya sebatas SP 1 saja, buktinya waka orda masi mengklarifikasi SP I dangen penjelasan yang tidak benar dari poin perpoin. Jika berefek tentu Waka Orda Sadar dan tak melakukan pembohongan separti uraian klarifikasi yang disampaikan ke Orpus. ,” andi Ully.

jika keinginan BRZ, muslok direkayasa sesui keingannya Sah, kalau tidak ditolok

Lebih patal menurut Ketua Orari Lokal Sinjai Andi Arifin Hamzah – YC8HMZ yang mundur Karena kesewenang-wenangan Waka Orda Sulsel yang sering melakukan pembohongan publik merekayasa hasil muslok meskipun itu tak sesuai jika jadi keinginannya. Sah-sah saja seperti yang di lakukan pada orlok sinjai lalu.

“Buktinya kalau keinginan Waka Orda Muslok yang tidak Korum dikukuhkan pakai bendera Koni karena hampur mirip warna bendera Orari Lokal” tulis Andi Arifin – YC8HMZ dengan huruf besar namanya, pasca Makassar yang di tolak rusli yang coba diklarifisasi ke orpus poin perpoin semua bohong.

Selain melabrak aturan dan AD/ART Rusli juga dianggap merampas hak anggota Orari di Sulsel dengan cara tidak memberi kesempatan ikut UNAR walaupun persyaratan sudah terpenuhi untuk naik tingkat hingga H. Fatmawati memuncul surat terbuka, atas perlakuan antek-antek Waka Orda Sulsel YB8CMK.

Tapi jika ingin naik tingkat orangnya Rusli seperti Muhammad Nasruddin yang ditunjuk PLt di Orlok Makassar beberapa hari lalu baru sekitar setahun sudah sandang Penegak tanpa persyaratan memadai sesuai AD/ART.

parah anggota tingkat Penegak yang ada di makassar

“Hingga YB asal sulsel diragukan mutu kecakapannya, dan jadi buliang saat berkomunikasi di 40 mtr karena kecapannya tidak sesuai tingkatannya, begitupun kecapakan sejumlah pengurus di orda sulsel saat ini yang harus harus dibekukan, agar tata laksa kegiatan dan pelayanan anggita dapat berjalan baik,” pungkas Para Senior tingkat Penggalan dan Penegak yang ada di Sulsel…(*)

Lp. Chaerul