News Sulsel Mengungkap Fakta Berita
Artikel Terkait
Faisal Djabbar , Pemerhati Kebijakan Publik
NEWSSULSEL.id,-Sampai hari ini, Senin, 4 Maret 2024, harga beras masih relatif tinggi.
Secara nasional, harga rata-rata beras premium mencapai Rp 16.530 per kilogram. Harga tertinggi beras premium berada di Papua Tengah sebesar Rp 24.810 per kilogram dan terendah di Aceh seharga Rp 14.590 per kilogram.
Kemudian, harga rata-rata nasional beras medium berkisar Rp 14.360 per kilogram. Harga tertinggi beras medium terpantau di Papua Pegunungan sebesar Rp 17.650 per kilogram serta terendah di Jambi seharga Rp 12.640 per kilogram.
Sementara itu, harga rata-rata beras premium di Sulawesi Selatan sebesar Rp 15.740 per kilogram. Sedangkan, harga rata-rata beras medium di Sulawesi Selatan mencapai Rp 14.090 per kilogram (Panel Harga Pangan, Badan Pangan Nasional, 04/03/2024).
Kenaikan harga beras ini sebenarnya telah diprediksi oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel). Pada awal November 2023 silam, Pemerintah Provinsi Sulsel berencana mendatangkan 40 ribu ton beras dari Thailand. Selain itu, Sulsel juga menunggu tambahan pasokan 30 ribu beras impor dari Bulog di permulaan 2024 lalu. Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) Wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Sulselbar) menyampaikan, impor beras itu guna antisipasi ketersediaan dan pengendalian inflasi (Fajar, 20/10/2023).
Sebagai lumbung beras nasional, kondisi Sulsel ini ironis. Walaupun keadaan tersebut sukar dihindari karena adanya fenomena El Nino, yang berdampak kemarau panjang dan cuaca ekstrem di pelbagai wilayah, termasuk Sulawesi Selatan.
Impor beras menjadi jalan keluar. Kita selalu berharap pemerintah memiliki cadangan beras pemerintah yang besar, sehingga bisa mengurangi atau malah menghilangkan impor beras.
Tak bisa dipungkiri, salah satu cara pemerintah untuk mengendalikan inflasi adalah dengan membuka keran impor. Kebutuhan akan komoditas pangan strategis memang belum bisa dipenuhi oleh produksi dalam negeri. Impor masih menjadi andalan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Bahkan, impor sejumlah komoditas strategis mengalami peningkatan yang signifikan.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) memperlihatkan meningkatnya volume impor pangan Pemerintah Indonesia dari tahun ke tahun. Total impor 21 komoditas sub-sektor tanaman pangan terus mengalami peningkatan dari 18,2 juta ton (2014) menjadi 22,0 juta ton (2018). Lalu, total impor pangan delapan komoditas utama (beras, jagung, gandum, kedelai, gula tebu, ubi kayu, bawang putih, dan kacang tanah) secara volumetrik terus meningkat dari 21,95 juta ton (2014) menjadi 27,62 juta ton (2018).
Khusus komoditas beras, total impor Pemerintah Indonesia sejak 2020 hingga 2022 terlihat terus meningkat. Jumlahnya berturut-turut adalah 356.286,2 ton pada 2020, 407.741,4 ton pada 2021, dan 429.207,3 ton pada 2022. Impor beras tersebut berasal dari India, Thailand, Vietnam, Pakistan, Myanmar, Jepang, dan Tiongkok (BPS, 2 Agustus 2023).
Kita ketahui, impor merupakan intervensi pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat ketika pasokan pangan dalam negeri tidak cukup. Tetapi, seringkali kebijakan tersebut tidak berpihak pada kepentingan bangsa. Hal tersebut dapat dilihat dari kebijakan pemerintah yang selalu melakukan impor besar-besaran jika terjadi kelangkaan pangan. Ada dugaan bahwa kelangkaan pangan sengaja diciptakan oleh para pemburu-rente guna mendapatkan keuntungan, salah satunya dengan mendorong agar pemerintah membuka impor secara masif.
Dalam kasus kelangkaan kedelai di tahun 2013, contohnya, yang menyebabkan kenaikan harga di pasaran, pemerintah justru membuka keran impor dengan menghapuskan bea masuk impor kedelai, dari yang awalnya sebesar 5 (lima) persen menjadi 0 (nol) persen. Penghapusan ini tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 133/PMK.011/2013 tanggal 3 Oktober 2013.
Hal ini tentu kebijakan cepat dan sementara dalam rangka menjaga stabilitas harga kacang kedelai di dalam negeri. Namun, tindakan segera untuk memenuhi pasar dalam negeri dengan kedelai lokal perlu dilakukan. Kepentingan petani dan konsumen harus tetap seimbang.
Sama halnya dalam kasus melonjaknya harga daging sapi beberapa waktu lalu. Harga daging sapi yang melonjak tinggi di pasaran disikapi reaktif oleh pemerintah dengan mengubah kebijakan proteksi. Pemerintah mengubah sistem kuota menjadi pembebasan impor apabila harga di pasar di atas Rp 75 ribu. Kebijakan tersebut dilandasi asumsi bahwa kenaikan harga daging sapi disebabkan oleh pasokan yang tidak bisa mengimbangi permintaan (kebutuhan), sehingga kebijakan menambah pasokan dari impor diharapkan akan menurunkan harga di pasar.
Namun, kenyataannya tidaklah demikian. Harga daging di pasar tetap mahal dan cenderung bertahan meskipun telah ada pasokan lewat impor. Artinya, mekanisme pasar tidak berjalan sempurna. Kondisi ini mengindikasikan adanya distorsi yang mengganggu mekanisme pasar dengan cara sistematis dan terstruktur untuk kepentingan tertentu.
Sistematis dan terstruktur artinya adalah bahwa praktik ini lebih melibatkan seluruh komponen dalam kebijakan, mulai dari pengambil kebijakan sampai praktik di lapangan (memalsukan dokumen, penghindaran pajak dan bea masuk) dan lain-lain, dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri maupun orang lain dan merugikan negara.
Jika melihat permasalahan di atas, dapatlah disimpulkan bahwa kebijakan importasi komoditas pangan strategis, khususnya beras, masih sangat lemah dalam melindungi petani lokal. Kelemahan pada kebijakan tata niaga pangan meliputi arah kebijakan yang tidak tepat yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingannya sendiri dengan merugikan negara dan kepentingan publik.
Beban persoalan tersebut ikut mempengaruhi tidak maksimalnya target kebijakan pangan pemerintah. Namun, di masa mendatang, semoga tujuan pengendalian inflasi untuk penguatan ekonomi yang inklusif bisa segera terwujud. Tentu petani dan pangan lokal mesti diutamakan.
