News Sulsel Mengungkap Fakta Berita
Artikel Terkait
NEWSSULSEL.id, Makassar – Hari pertama bertugas Munafri Arifuddin segera akan lakukan Mutasi pejabat di lingkup Pemerintah Kota Makassar diawali dengan bersurat ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk meminta izin.
“Mutasi jabatan ini harus cepat dilakukan, tetapi sesuai dengan aturan yang berlaku kita harus tetap bersurat,” ucap Munafri Arifuddin dalam wawancara usai Rapat Paripurna di Sekretariat DPRD Kota Makassar, Jl Ap Pettarani, Senin (3/3/2025).
Ada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengalami kekosongan pejabat menjadi prioritas.
Utamanya OPD yang akan menjalankan program-program unggulan Munafri-Aliyah, seperti Dinas Pendidikan untuk program gratis seragam sekolah dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk program iuran sampah gratis.
“Sekarang ini ada beberapa program prioritas kita, di mana program ini memiliki cantolan-cantolan di dinas-dinas yang harus dikawal dengan baik,” ujarnya.
Butuh Rental Mobil Nyaman Hubungi No: 0859 6581 9669 – 0878 1959 5557
Menurut Appi, program strategis tersebut perlu dikawal agar eksekusinya maksimal, olehnya Ia<span;> membutuhkan sosok yang bisa bekerja sama dengan baik.
“Ya, dikawal dengan baik, contohnya di Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pendidikan, ini kalau begini kondisinya harus kita beri orang yang bisa bekerja sama, supaya ini bisa kuat,” tegasnya.
Namun, Appi menekankan bahwa proses mutasi dan rotasi jabatan ini akan berjalan sesuai aturan.
Posisi-posisi yang vital akan diisi berdasarkan mekanisme asesmen, bukan karena kedekatan.
“Prosesnya akan berjalan sesuai aturan, dan saya sangat berharap posisi-posisi yang vital di kota Makassar ini bukan ditentukan karena kedekatan kita, tapi melalui proses mekanisme seperti asesmen dan sebagainya,” tuturnya.
Diketahui, ada tujuh jabatan eselon II yang kosong di Pemkot Makassar, yaitu jabatan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP), Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB), Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), dan Kepala Dinas Pendidikan.
Selain itu, jabatan Sekretaris Daerah juga kosong sejak Januari 2024 lalu.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham (MULIA) memaparkan 7 program unggulannya.
Program yang diberi nama “7 Jalan Pengabdian MULIA” ini dipaparkan Munafri Arifuddin dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Makassar, Senin (3/3/2025) pagi.
Pemaparan visi-misi ini juga turut disaksikan oleh Wakil Gubernur Sulsel, Fatmawati Rusdi, dan eks Wali Kota Makassar, Danny Pomanto.
Di hadapan peserta sidang paripurna, Munafri menegaskan bahwa program ini menjadi fokus utama pemerintahan Makassar periode 2025-2030.
Tujuan utama program ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mempercepat pembangunan di berbagai sektor.
Menurut Munafri, pemerintahannya akan menitikberatkan pada pembangunan yang berkelanjutan dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Program ini disusun berdasarkan kebutuhan utama warga Makassar serta selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2030.
Visi yang diusung tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan infrastruktur dan ekonomi, tetapi juga memastikan bahwa setiap program memberikan dampak sosial langsung bagi masyarakat.
“Kami menyampaikan visi-misi MULIA dengan fokus pada program-program yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, memastikan setiap kebijakan yang diterapkan dapat memberikan dampak sosial langsung dan nyata bagi warga Kota Makassar,” kata Munafri.
7 Program unggulan yang jadi prioritas utaman selama 5 tahun mendatang itu:
Seragam Sekolah seluruh pelajar di Makassar tanpa biaya untuk mendukung pendidikan yang inklusif.
Meringankan beban warga sekaligus meningkatkan sistem pengelolaan sampah yang lebih modern.
Gratis Pemasangan Instalasi Air Bersih
Memperluas akses air bersih ke seluruh wilayah Makassar, khususnya bagi warga yang selama ini mengalami kesulitan.
Pembangunan Stadion Bertaraf Internasional
Menjadikan Makassar sebagai pusat olahraga dengan fasilitas stadion modern yang dapat mendukung event nasional dan internasional.
Mulia Berjasa:
Program berbagj Jaminan Sosial perlindungan sosial bagi masyarakat kurang mampu, pekerja informal, serta kelompok rentan lainnya.
Mulia Super Apps:
Digitalisasi layanan pemerintahan dalam satu aplikasi, mempermudah akses warga terhadap layanan administrasi, kesehatan, dan sosial.
Mulia Creative Hub:
Mendorong pengembangan ekonomi kreatif dengan membangun pusat inovasi dan kreativitas sebagai wadah bagi generasi muda untuk mengembangkan ide dan berkolaborasi, serta menciptakan solusi inovatif yang mendukung pertumbuhan ekonomi Kota Makassar.
Munafri kemudian menegaskan bahwa tahun 2025 menjadi momen krusial bagi pemerintah daerah, termasuk Pemkot Makassar.
Hal ini menandai tahun pertama dalam periode perencanaan pembangunan jangka panjang 2025-2030.
Pada fase ini, kebijakan akan difokuskan pada konsolidasi dan penguatan landasan transformasi untuk memastikan arah pembangunan yang terencana dan berkelanjutan.
Kebijakan ini mencakup berbagai aspek strategis, di antaranya, Transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan efisien.
Pemantapan ketentraman dan ketertiban umum, serta penguatan demokrasi yang substantif guna menciptakan stabilitas ekonomi makro daerah…(*)
Lp. Marwan Dg Lee
