News Sulsel Mengungkap Fakta Berita
Artikel Terkait
NEWSSULSEL.online, GOWA – Dugaan penyimpangan bantuan bansos di kabupaten gowa sulawesi selatan terindikasi kuat. Bank BNI Kantor Cabang Pembantu (Dalam Negeri) KCP Gowa yang coba konfirmasi Wartawan terkait data nama penerima KPM se-kabupaten Gowa utamanya di Desa Bontoala yang telah di salurkan mengatakan harus menyurat resmi.
“Kami di Bank Himbara untuk data keluar harus menyurat resmi karena hal ini sudah keputusan di bank bni” tutur Adit pegawai BNI Gowa yang membidangi penyaluran bansos dikabupaten Gowa saat di jumpai di salah satu Cafe yang sedang duduk bersama sejumlah pendamping Bansos di Gowa.
Hal tersebut mengundang tanya pejabat Bank BNI duduk duduk bersama dengan sejumlah Pendamping Bansos di salah satu Cafe. setahunya pihak bank hanya konsultasi komunikasi dengan koordinator kabupaten.
“Semoga saja tak terjadi persekongkolan dalam pertemuan mereka di Cafe terkait penyaluran Bansos,” kata Sumber NEWSSULSEL.online yang melihat obrolan mereka di Cafe Senin 04 Januari 2022.
Sementara itu terkait kasus dugaan penyimpangan penyaluran bantuan bansos menjadi salah satu perhatian Lembaga Poros Rakyat Indonesia, Ketua Umum Lembaga Poros Rakyat Indonesia, M Jafar Sainuddin mempertatanyakan Bentuk Transparansi BNI terhadap penyaluran bantuan bansos digowa jika data saja terkesan tertutup harus melalui surat resmi.
“Transparansi bni terhadap penyaluran bantuan bansos digowa perlu dipertanyakan lantaran diduga banyak kasus hak KPM tidak sampai ditangan penerima jangan sampai ada oknum yang bermain ikut terlibat menyimpan memanfaatkan Kartu KPM demi keuntungan pribadi, dasar alasan itu perlu dipertanyakan yakni tidak ada jaminan jika ada Oknum Bank yang juga ikut terlibat dugaan menyimpan dalam penyaluran bansos dikabupaten gowa, sulawesi selatan”, tegas jafar daeng ngemba.
Koordinator Kabupaten (Korkab) Gowa Amiruddin Rewa melalui pesan whatsapp usai pemberitaan sebelumnya menjawab.
“Makasih infox nanti besok kami koordinasikan ke Pendamping PKH di Bontoala,”
“Kalau ini sampai terjadi pada Pendamping PKH maka sanksi. berat menanti pendamping Pak”.
“selanjutnya kami.akan turunkan tim investigasi internal dari Dinsos untuk mengecek KPM yang dianggap ada di DTKS namun tidak pernah dapat bantuan”.
Poros rakyat menhimbau supaya hal ini lebih cepat ditindaki oleh Dewan Pengawas BNI karena banyak pihak KPM yang dirugikan, tutup Daeng Ngemba…(*).
Lp. Enal
Editor. Bang Fly
