News Sulsel Mengungkap Fakta Berita
Artikel Terkait
NEWSSULSEL.online, MAKASSAR – Ketua DPRD Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel), Irwandi Burhan akhirnya buka suara soal telah dilaporkan dugaan lakukan reses fiktif bersama 45 anggota Legislatif yang merugikan negara sekitar Rp 2,9 miliar.
Menurut sumber di DPRD pihak belum mengetahui dengan pasti soal laporan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan (Sulsel).
“Setahu saya, kami memang kemarin ada laporan yang masuk ke kepolisian. Cuma, kalau untuk ke Kejati ini (laporan reses fiktif), saya baru tahu. Jadi kami belum bisa berkomentar banyak karena kami juga belum tahu pasti masalah yang di Kejati,” jelas Irwandi kepada wartawan, Kamis 25 Nov 2021.
Menanggapi laporan terhadap dirinya di Kejati Sulse oleh Lembaga Pengawasan Pertambangan Pengairan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LPPPLHK), Irwandi mengaku menghormati proses hukum.
“Saya pikir itu normatif, semua orang harus menghormati proses hukum,” terangnya santai aja.
Diberitakan sebelumnya, 45 anggota DPRD Bone, Sulsel, dilaporkan ke Kejati Sulsel atas dugaan reses fiktif yang merugikan negara sebesar Rp 2,9 miliar. Turut dilaporkan Sekretaris Dewan (Sekwan) hingga pengusaha katering yang menjadi rekanan.
Informasi yang dihimpun dari pihak Kejati Sulsel mengatakan, Laporan itu dibuat LPPPLHK pada 4 Nov 2021. Kejati Sulsel tengah menindaklanjuti laporan itu.
“Betul, ada laporannya, akan ditindaklanjuti,” ungkap Kasi Penkum Kejati Sulsel Idil saat dimintai konfirmasi awak media ini, Senin 22 Nov 2021.
Ketua Umum LPPPLHK Andi Fatmasari Rahman mengungkapkan, dalam kasus ini, pihaknya melaporkan pimpinan yang termasuk 45 anggota DPRD Bone, Sekwan DPRD Bone, bendahara, PPTK reses, pendamping reses sebanyak 37 orang, dan rumah makan katering yang menjadi rekanan.
“Kami telah melakukan pelaporan ke Kejaksaan Tinggi Sulsel atas temuan indikasi dugaan tindak pidana korupsi rugikan negara hampir Rp 3 miliar. Sejak 4 Nov lalu,” kata Fatmasari …(*).
Editor. Bang Fly
