News Sulsel Mengungkap Fakta Berita
Artikel Terkait
NEWSULSEL.online, MAKASSAR – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan akan mengecek keluarnya 20 Izin usaha pertambangan (IUP) yang diduga bermasalah di Kalimantan Selatan (Kalsel)
“Kami akan proses dan cek bagaimana asal usulnya sehingga bisa keluar,” ujar Listyo Sigit dalam Rapat Kerja dengan Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat, Rabu, 16 Juni 2021.
Permasalahan IUP ini diungkapkan awalnya oleh Wakil Ketua Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Amanat Nasional, Pangeran Khairul Saleh, yang mencurigai ada sindikat penerbitan IUP, melibatkan pihak di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
Sindikat itu, menurut dia, memanfaatkan hasil revisi Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara. Khususnya, beleid yang mengatur perizinan yang awalnya dikeluarkan oleh pemerintah daerah, yang kini menjadi kewenangan Kementerian ESDM.
“Ada indikasi sindikat ini, karena tiba-tiba ada 20 IUP di Kalsel yang diterbitkan oleh ESDM,” ujar Pangeran mantan Bupati Kalsel 2005-2015 itu dalam Rapat Kerka bersama Kapolri di DPR, Rabu, 16 Juni 2021.
Menurutnya 20 IUP sudah pernah dilakukan penyidikan oleh Badan Reserse Kriminal Polri. Namun, ia dan masyarakat Banjar pun tak pernah mendapatkan informasi perkembangan perkara ini.
Selain itu, Dia katakan tiga dari 20 Izin Usaha Pertambangan wilayahnya berada di daerah Banjar. Salah satu perusahaannya adalah PT Damai Mitra Cendana. Ketika Ia masih menjabat Bupati, ia tak pernah meneken surat penerbitan IUP untuk izin eksplorasi lahan pertambangan. “Tapi di sini tiba-tiba ada tanda tangan saya,” katanya.
Karenanya, Pangeran mencurigai mafia IUP ini menggunakan dokumen palsu dalam pengajuannya. Kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, ia meminta agar Polri menindak sindikat IUP pertambangan ini. “Saya minta ditangkap,” ujarnya…(*).
Lp. Putri
Editor. Andi PW
