Disnakertrans Sulsel Kanawasi Kepatuhan Perusahaan Terapkan UMP 2027

NEWSSULSEL.id Makassar – Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) Jayadi Nas menegaskan akan mengawasi ketat kepatuhan perusahaan melaksanakan keputusan bersama penetapan Upah Minimal Provisi (UMP) tahun 2027 sebesar Rp4,2 juta.

“Kami diberikan tugas oleh Bapak Gubernur untuk lakukan monitoring dan pengawasan apakah penerapan UMP ini jalan atau tidak. Hal ini untuk memastikan perusahaan membayar upah sesuai ketentuan,” ujar Jayadi kepada wartawan Sabtu (21/11/2026) di Makassar.

Pengawasan tersebut melibatkan Dewan Penupahan serta Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripatrit yang ditugaskan turun memanatu langsung penerapan kebijakan UMP. Jika sekiranya ada temuan maka tentu diberikan teguran hingga sanksi.

Kenaikan UMP Sulsel itu, tahun 2026 sebesar 7,21 persen atau Rp3,9 juta naik menjadi 7,98 persen yakni Rp4,2 juta. Kenaikannya sekira Rp312 ribu UMP per bulan.
Kenaikan UMP tersebut, kata mantan Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Luwu Timur itu ditetapkan menggunakan faktor alfa 0,7 atau diambil tengahnya diantara usulan. Usulan pekerja atau buru sebelumnya 0,8 sampai 1. Sedangkan dari pihak pengusaha hanya 0,5 -0,6.

“Usulan tengah ini diambil Bapak Gubernur, harapannya semua bisa saling memahami,” tutur mantan Ketua KPU Provinsi Sulsel itu.

Secara terpisah, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Sulsel Basri Abbas menyampaikan, usulan kenaikan UMP sebesar 9,79 persen, namun akhirnya ditetapkan 7,98 persen.
Keputusan tersebut dinilai belum maksimal di tengah kondisi ekonomi yang belum pulih, di sisi lain buruh maupun pekerja telah berjuang semaksimal mungkin melalui Dewan Pengupahan. KSPI beserta sejumlah serikat pekerja lainnya sebelumnya mengusulkan alfa 1 sesuai perhitungan UMP.

“Ini merupakan fakta pahit yang tentu kita harus terima dan meski tidak sesuai harapan perjuangan kita,” katanya.

Sementara itu, dari kalangan pengusaha melalui Sekretaris Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Sulsel Andi Darwis menyatakan, pihaknya siap menjalankan ketentuan yang telah disahkan Pemerintah Provinsi Sulsel.

“Kami pengusaha akan tegak lurus terhadap aturan yang ditetapkan pemerintah. Apa yang diputuskan, itu yang pengusaha ikuti,” ujarnya.

Pihaknya tetap menempatkan diri sebagai mitra pemerintah sebagai bagian upaya mendorong pertumbuhan ekonomi maupun meningkatkan kesejahteraan masyarakat utamanya pekerja. Di sisi lain, keberlangsungan usaha juga perlu perhatian, agar dapat berkembang serta menyerap tenaga kerja.

Pemprov Sulsel menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sebesar Rp4.233.913,25 per bulan,naik 7,98 persen atau Rp312.824,46 dibandingkan UMP 2026.

Sekda Pemprov Sulsel Andi Winarno Eka Putra mengatakan, penetapan upah minimum merupakan instrumen penting dalam kebijakan ketenagakerjaan. Kebijakan ini harus mampu menjaga daya beli dan meningkatkan kesejahteraan pekerja, sekaligus mempertimbangkan keberlangsungan usaha, produktivitas, kesempatan kerja, serta iklim investasi…(*)

Lp. Tim Redakai

Periksa Juga

Pemkot Makassar Tinjau Budidaya Maggot Haji Sulaiman, Kelola Sampah, Hasilkan Rupiah

Bagikan      NEWSSULSEL.id, – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, peninjauan langsung ke lokasi budidaya maggot yang dikelola …

Tinggalkan Balasan